Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan riset hayati untuk membantu pemerintah Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca yang timbul dari sektor kehutanan.

Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Chairul Anwar Siregar mengatakan pihaknya menyediakan data-data dan membangun kerja sama riset dengan melibatkan 19 kelompok riset untuk mendukung peta jalan FOLU Net-Sink 2030.

"Hasil kajian kami menunjukkan bahwa belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan selama ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu masih kurangnya penguasaan pengetahuan dan teknologi, terbatasnya diseminasi informasi dan teknologi, serta minimnya keterlibatan masyarakat," kata Chairul dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Dia mencontohkan keterbatasan pengetahuan dan teknologi dapat dilihat dalam penentuan jenis dan persiapan bibit, pengolahan tanah, dan teknologi penanaman serta pemeliharaan.

Chairul menyebutkan beberapa publikasi hasil risetnya dapat diimplementasikan untuk mendukung target rehabilitasi hutan dan lahan, di antaranya atlas jenis-jenis pohon untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia, kajian tanaman dan pertumbuhan di daerah pasca tambang, teknologi pembibitan, serta teknologi konservasi tanah dan air.


Baca juga: BRIN: Pelestarian ekosistem gambut demi mencapai tujuan iklim global

Baca juga: Pemerintah jalin kerja sama bilateral untuk turunkan emisi

Indonesian Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030 merupakan komitmen pemerintah dalam mendorong penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan.

Pada 2030, tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya diharapkan dapat seimbang atau lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan.

Untuk mencapai hal tersebut, FOLU Net-Sink 2030 menargetkan capaian tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton setara karbon dioksida.

Kepala Sub-Direktorat Reboisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Junediono mengatakan rehabilitasi dan lahan dibedakan menjadi dua, yaitu rehabilitasi hutan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan rehabilitasi lahan yang kewenangannya ada di tangan pemerintah daerah.

Bentuk kegiatan rehabilitasi hutan yang dilakukan meliputi penanaman pohon (vegetatif) dan konservasi tanah serta air.

KLHK juga sudah menetapkan rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan dengan sembilan sasaran, termasuk program kerja dan skema pendanaan untuk satu dekade ke depan.

"Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di lapangan dilakukan melalui metode pemantauan drone dan geotagging 100 persen sejak 2023. Kami berharap BRIN dapat mendukung kajian serta riset-riset, seperti riset regenerasi tanaman dalam program rehabilitasi hutan dan lahan," pungkas Junediono.


Baca juga: KLHK: Rencana kerja Program FOLU Net Sink 2023 hampir rampung

Baca juga: KLHK canangkan kehutanan jadi penyeimbang emisi karbon sektor energi

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023