New York City (ANTARA) - Keputusan kontroversial pemerintahan Joe Biden untuk memasok bom tandan (cluster bomb) ke Ukraina menjadi ilustrasi yang menggambarkan keterbatasan liberalisme sebagai pedoman untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS), demikian dilaporkan majalah Foreign Policy pada Rabu (19/7).

"Retorika pemerintahan ini memuja superioritas demokrasi dibandingkan autokrasi, menyoroti komitmennya terhadap 'tatanan berbasis aturan', dan dengan teguh menyatakan bahwa pemerintahan ini menganggap serius hak asasi manusia. Namun, jika hal itu benar, mereka tidak akan mengirim senjata yang menimbulkan risiko serius bagi warga sipil, dan yang penggunaannya di Ukraina dikritik keras di masa lalu," sebut laporan itu.

"Namun, seperti dalam isu-isu penting lainnya, keyakinan liberal itu dilupakan begitu keyakinan tersebut dianggap menyulitkan," imbuh laporan itu.

"Perilaku ini seharusnya tidak membuat kita terkejut. Ketika negara berada dalam masalah dan khawatir akan mengalami kemunduran, mereka mengesampingkan prinsip mereka dan melakukan apa yang menurut mereka harus dilakukan untuk menang."

Oleh karena itu, ketika mereka beralih ke kebijakan luar negeri, kaum liberal cenderung membagi dunia menjadi negara yang baik (negara yang memiliki tatanan yang sah berdasarkan prinsip-prinsip liberal) dan negara yang buruk (negara yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya), dan menyalahkan negara yang dianggap buruk atas sebagian besar atau bahkan semua masalah di dunia, menurut laporan itu.

Liberalisme memungkinkan warga Amerika dan sekutu-sekutu terdekat mereka untuk mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa apa yang baik untuk mereka juga baik untuk semua pihak, tetapi hal ini memiliki setidaknya dua kelemahan serius, yakni pretensi universalisme dan kerapuhan keyakinan liberal, yang menghambat segala bentuk kemajuan dalam tingkat keberhasilan kebijakan luar negeri AS, imbuh laporan itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2023