Mahfud terima masukan perwakilan buruh ASEAN untuk perlindungan buruh

Pemerintah RI selalu melibatkan kelompok buruh dalam pembahasan mengenai perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD menerima masukan perwakilan buruh dari ASEAN Trade Union Council (ATUC) dan beberapa negara lainnya mengenai perlindungan hak pekerja dan keselamatan buruh.

"Berkaca dari pengalaman Indonesia, pemerintah RI selalu melibatkan kelompok buruh dalam pembahasan mengenai perlindungan dan peningkatan kesejahteraan," kata Mahfud MD yang juga bertugas sebagai Ketua Dewan Bidang Politik dan Keamanan ASEAN pada tahun ini, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Dalam pertemuan dengan delegasi buruh di Jakarta, Rabu (19/7), kata dia, pemerintah RI selama ini tidak akan meninggalkan kaum buruh dan akan selalu melakukan dialog dengan kaum buruh ketika menghadapi masalah sosial yang terkait dengan perburuhan.

ASEAN Trade Union Council berharap Indonesia yang menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023 dapat mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat perlindungan para pekerja di kawasan.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan bahwa negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada bulan Mei 2023, juga sepakat untuk bekerja sama melindungi kelompok pekerja, terutama mereka yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Presiden ASEAN Trade Union Council Andi Gani Nena Wea, yang mewakili delegasi buruh dalam pertemuan itu bersama perwakilan kelompok buruh dari Belgia, Malaysia, dan Jepang, juga menyampaikan keprihatinan mengenai tekanan yang dialami serikat buruh di Myanmar.

Delegasi itu terdiri atas perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Belgia Monina Wong, perwakilan Japan Trade Union Council (JTUC) Yoshiko Norimatsu, perwakilan ITUC Asia Pacific Patuan Patuan Samosir, Apolinar Tolentino dari BWI Internasional Malaysia, dan Khaing Zar Aung dari CTUM Myanmar.

Terkait dengan itu, Mahfud mengungkapkan bahwa ketegangan di Myanmar juga menyulitkan banyak pihak, termasuk pemerintah RI, untuk melindungi pekerjanya di negara tersebut, terlebih mereka yang menjadi korban TPPO.

Walaupun demikian, Mahfud menilai kaum buruh harus memperkuat kerja sama dan aliansinya agar tidak mudah ditekan oleh pihak lain.

"Peranan buruh dalam mendukung kehidupan demokrasi, termasuk di Indonesia. Kaum buruh di mana pun perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, dan mereka tidak lagi bisa ditekan, termasuk di Myanmar,” kata Mahfud MD.