Banggar DPR minta pemerintah awasi produksi batubara

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Asfihani meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap produksi hasil tambang, seperti batubara.

Sebab, produksi batubara akan sangat mempengaruhi pendapatan negara terutama Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Saat ini ada sekitar 12 ribu Kuasa Pertambangan (KP). Tapi yang resmi mendaftarkan ke pemerintah hanya 4000 KP. Tentu ini akan mempengaruhi pendapatan negara, utamanya PNBP," kata Asfihani kepada ANTARA News, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Optimalisasi PNBP sektor Perikanan, Kehutanan dan Pertambangan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Dikatakan Asfihani, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang dijadikan tempat pengiriman batu bara.

"Pelabuhan itu bila tak diawasi, bisa saja pelabuhan itu digunakan untuk mengirim batubara ke luar tanpa ada laporan ke negara sehingga potensi pendapatan negara juga bisa berkurang," sebut politisi Partai Demokrat itu.

Logikanya, bila produksi batubara meningkat, misalnya tahun 2013, target produksi 250 juta ton, maka secara otomatis PNBP dari batubara juga akan meningkat.

"Produksi batubara tak mungkin akan turun, akan terus meningkat. Maka PNBP juga meningkat. Tapi tak terkontrol," kata dia.

RDPU Banggar yang dipimpin oleh Ahmadi Noor Supit itu menghadirkan pakar perikanan, Arif Satria dari IPB Bogor dan Ryad Khairi Pengamat Pertambangan dan Energi.