Kita sepakati bahwa kita harus memiliki sistem peringatan dini untuk kerawanan pangan dan gizi
Kota Bogor (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) membangun sinergitas peringatan dini kerawanan pangan dan gizi dengan melibatkan pemerintah daerah 514 kabupaten dan kota agar bergerak bersama mengantisipasi dan memastikan ketersediaan pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat membuka Pertemuan Penguatan Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG), di Kota Bogor, Kamis, mengatakan dalam menghadapi El NIno yang menyebabkan kekeringan panjang di daerah produsen, perlu membangun sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
"Kita sepakati bahwa kita harus memiliki sistem peringatan dini untuk kerawanan pangan dan gizi. Ini penting terutama karena kita menghadapi ancaman El Nino. Jadi setiap daerah harus waspada dan melakukan mitigasi kerawanan pangan dan gizi di wilayah masing-masing." ujarnya.
Arief menegaskan bahwa Sistem Kerawanan Pangan dan gizi yang dibangun NFA bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota menjadi peringatan dini yang harus dimanfaatkan untuk memitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya El Nino.
Di Indonesia, terdapat 74 daerah yang masuk dalam kategori kerawanan pangan. Di antaranya wilayah Timur seperti Maluku dan Papua.
"Saya ingin Bapak Ibu yang berada di level teknis di provinsi dan kabupaten kota benar benar memahami SKPG ini. Sehingga data yang dihasilkan nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan gizi." tegas Arief.
Arief mengungkapkan, hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo, pada Selasa (18/07) di Istana Negara, Jakarta di mana salah satu fokus antisipasi dampak El Nino adalah menjaga ketahanan pangan.
"Jadi pola mitigasi ini kita mulai dengan membangun sistem berbasis digital, sehingga setiap daerah mengetahui situasi dan kondisi kerawanan pangan dan gizi di daerahnya. Ini penting karena sistem tersebut dihimpun berdasarkan berbagai aspek ketahanan pangan mulai dari ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan." ungkapnya.
Ia menjelaskan, adapun berbagai indikator pada aspek ketersediaan pangan meliputi berbagai data luasan tanam dan puso komoditas pangan, aspek keterjangkauan pangan mencakup data harga komoditas pangan dalam periode yang ditentukan. Sedangkan aspek pemanfaatan pangan meliputi data status gizi balita.
"Kita juga masukkan data dukung informasi iklim seperti saat ini kita mewaspadai El Nino yang mengancam ketahanan pangan. Tentunya kita berkolaborasi dengan Kementerian dan lembaga terkait dalam pemenuhan berbagai data tersebut, sehingga kemudian bisa menghasilkan kesimpulan yang dikategorisasikan dalam tiga indikator yaitu rentan, waspada, dan aman." ujar Arief.
Arief menegaskan bahwa setiap daerah harus memahami kondisi ketahanan pangan masing-masing. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kata dia, para pemimpin di daerah baik gubernur dan bupati walikota bertanggung jawab terhadap urusan ketahanan pangan di daerahnya masing masing.
Pemerintah daerah dan masyarakat umum dapat melihat perkembangan SKPG ini berbasis website yang dapat diakses melalui skpg.badanpangan.go.id dan secara periodik menghasilkan data status rawan pangan dan gizi baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten kota.
Baca juga: Kalsel siap menjadi penyangga pangan nasional hadapi ancaman El Nino
Baca juga: Mentan sebut Pandeglang bisa jadi penyangga pangan nasional
Pewarta: Linna Susanti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2023
