Tidak ada kartel suku bunga

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia menegaskan tidak ada praktik kartel suku bunga kredit perbankan karena semua bank justru berkompetisi dalam memberikan penawaran bunga terbaik.

"Kami tegaskan di perbankan Indonesia tidak ada kartel suku bunga kredit. Jadi semua bank akan berkompetisi memberikan penawaran bunga kredit terbaiknya karena mereka juga wajib mencantumkan suku bunga kreditnya," kata Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran BI, Boedi Armanto, saat ditemui seusai menghadiri seminar nasional di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, suku bunga kredit perbankan Indonesia masih tinggi disebabkan karena struktur biaya di perbankan nasional masih tinggi, khususnya biaya overhead, keuntungan dan biaya lain-lain yang harus dikeluarkan perbankan.

Selama ini, lanjutnya, perbankan tanah air memang cenderung sedang berekspansi sehingga menambah biaya bagi perbankan. Ekspansi tersebut adalah menambah jumlah kantor cabang, biaya membangun infrastruktur serta sumber daya manusia.

"Suku bunga kita masih tinggi disebabkan karena struktur biaya kredit tersebut juga masih tinggi. Sehingga ini harus ditanggung oleh konsumen," ujarnya.

Ia membantah anggapan bahwa bunga kredit perbankan di Indonesia merupakan yang tertinggi dibanding di sejumlah negara lain.

"Suku bunga kredit kita sudah bersaing. Kalau perbankan Indonesia dibandingkan dengan perbankan di Malaysia dan Singapura, rasanya akan tidak seimbang," ujarnya.

Hal tersebut disebabkan dengan penduduk Indonesia yang berada di negara kepulauan ini, maka perbankan juga harus menginvestasikan seluruh biaya operasional, baik dalam hal sumber daya manusia hingga kantor cabang.

Bank yang harus mendirikan kantor cabang di seluruh pelosok juga memerlukan biaya investasi yang tidak sedikit. "Kira-kira kalau mau membuka kantor cabang membutuhkan biaya sebesar Rp5 miliar," kata dia.

Oleh karena itu, bila dibandingkan di Malaysia dan Singapura, suku bunga perbankan Indonesia memang lebih tinggi. Kondisi yang berbeda membuat perbankan di dua negara itu tidak masif dalam membuka kantor cabang.

Untuk meningkatkan efisiensi perbankan, saat ini bank sentral sedang menggodok aturan branchless banking, suatu layanan perbankan tanpa melalui kantor cabang.

"Sekarang kan sudah marak SMS, Internet dan era mobile banking. Sehingga ini akan menurunkan cost dari masing-masing perbankan," ujarnya.

Sementara untuk daerah terpencil, layanan akses perbankan masih bisa dilakukan dengan cara agen perbankan akan menemui nasabah.

"Biaya untuk membangun kantor cabang di Jawa, Kalimantan dan Papua pun berbeda. Sehingga hitungan cost ini nanti akan membesar karena hal tersebut merupakan overhead cost-nya," ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, untuk mengantisipasi pemberlakukan suku bunga yang tinggi, Boedi sudah meminta soal rencana perbankan untuk mencantumkan suku bunga kredit atau suku bunga tabungan, sehingga masyarakat akan bisa mengetahui persaingan tentang suku bunga kredit di masing-masing bank.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya indikasi terjadinya praktik oligopoli (kartel) di perbankan Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan lembaga tersebut dalam beberapa waktu terakhir.