Menteri PPN ajak GPEDC perkuat solidaritas global untuk percepat SDGs

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengajak anggota Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) perkuat solidaritas global melalui multilateralisme yang efektif dan inklusif.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

“Secara global, hanya sekitar 12 persen dari 140 target TPB/SDGs yang berjalan sesuai rencana. Terlebih, pandemi COVID-19 menyisakan tantangan mengatasi isu pembangunan, termasuk 93 juta orang dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrem pada 2020,” ujar dia dalam Side Event High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development 2023 yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia bersama Swedia sebagai co-chair GPDEC di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Melalui kerja sama dengan Vaccine Alliance (Gavi), lanjutnya, Indonesia telah mengamankan akses ke berbagai vaksin untuk melindungi penduduk saat pandemi.

Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia 2022, Indonesia disebut berhasil mengidentifikasi 361 proyek kolaboratif sebagai hasil kerja G20 di berbagai bidang, termasuk kesehatan, ekonomi digital, dan transisi energi. Indonesia juga dinyatakan siap menjadi tuan rumah Global Summit on Multi-Stakeholder Partnerships pada tahun 2024.

“Multilateralisme yang menekankan pada kerja sama yang efektif sangat penting untuk mengatasi tantangan global yang melampaui batas-batas negara. Ini memberikan mekanisme praktis bagi negara-negara untuk terlibat dengan mempromosikan dialog, memupuk kepercayaan, dan membangun kemitraan,” ungkap Suharso.

Saat ini, kata Kepala Bappenas, pihaknya mengakui kekuatan dan keefektifan upaya kolaboratif melalui multilateralisme dalam mengatasi bencana nasional, krisis kemanusiaan, pandemi, dan keadaan darurat global lainnya.

Sebagai co-chair GPEDC, Indonesia menekankan urgensi pendekatan Kemitraan Multi-Pihak/Multi-Stakeholder Partnership sebagai upaya kolektif berbagai pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumber daya dan solusi yang inovatif.

Upaya ini sejalan dengan laporan Sekretaris Jenderal PBB Agenda Bersama Kita (Our Common Agenda) yang menyerukan multilateralisme yang inklusif, berjejaring, dan efektif untuk mengembalikan pencapaian pembangunan ke jalur yang telah ditentukan.

Menurut Menteri PPN, salah satu kontribusi penting GPEDC untuk TPB/SDGs adalah Proses Pemantauan Global GPEDC sebagai sumber data resmi dan bukti implementasi komitmen efektivitas untuk TPB/SDGs, utamanya Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Proses pemantauan ini dinilai mendorong akuntabilitas kolektif dan meningkatkan Voluntary National Reviews (VNRs) dengan wawasan tentang peluang untuk mempercepat implementasi TPB/SDGs.

“Indonesia berkomitmen penuh dalam memperkuat kemitraan multi-pihak di tingkat global melalui co-chairmanship kami di GPEDC. Platform ini menyatukan beragam aktor pembangunan melalui pendekatan yang dipimpin prinsip untuk menumbuhkan kepercayaan dan tindakan kebijakan di negara-negara,” ucap dia.