"Itu bentuk komunikasi pimpinan ormas dengan pemimpin pemerintahan. Komunikasi antara ormas yang mewakili masyarakat sebagai anggotanya dengan Presiden atas kedudukannya sebagai Kepala Negara. Itu hal wajar yang tidak perlu diperdebatkan," kata Bintoro di Jakarta, Rabu.
Bintoro mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Direktur Lembaga Kajian dan Survei Nusantara Gugus Joko Waskito yang menilai kunjungan 13 pemimpin ormas yang dipimpin Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bermuatan politis.
Gugus yang mengaku sebagai aktivis muda NU itu juga menilai Said Aqil telah mempolitisasi NU dan melakukan manuver yang mengecewakan organisasi dan warga NU.
"Jika saudara Gugus mengatakan dirinya kader muda NU, saya juga kader muda NU. Mewakili teman-teman sesama aktivis muda NU, kami tidak merasa keberatan dengan kedatangan Kiai Said ke Istana Negara," kata Bintoro.
Bintoro juga menolak tudingan Gugus bahwa Said Aqil telah mempolitisasi NU melalui kedatangannya menemui Presiden SBY. Menurut dia, justru kritik Gugus itu yang bermuatan politis.
"Saya menolak anggapan Kiai Said sudah mempolitisir NU. Sebaliknya, saya menganggap kritik atas kedatangan Kiai Said ke istana penuh muatan politik," katanya.
Menurut dia, ormas Islam tidak boleh tidak peduli dengan kondisi dan perkembangan pengelolaan negara, karena terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat terwujudnya penegakan hukum, terbinanya tertib sipil, dan terjaminnya masyarakat dalam menjalankan syariat agama.
Bintoro justru mempertanyakan ke-NU-an Gugus Joko Waskito, terutama terkait cara Gugus menyampaikan kritik.
"Di NU menyampaikan sebuah kritik ada sopan santun, ada adab yang harus diindahkan oleh setiap Nahdliyin. Dengan cara-caranya ini, saya bertanya apakah saudara Gugus Joko ini benar orang NU? Saya nilai caranya mengkritik tidak beradab," tandasnya.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memimpin kunjungan pimpinan 13 ormas Islam yang tergabung LPOI memenuhi undangan Presiden SBY, Kamis (14/3).
Dalam pertemuan tersebut selain dilaporkan keberadaan LPOI yang sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), juga disampaikan pernyataan sikap perihal penuntasan sejumlah kasus hukum, pemberantasan narkoba, dan terorisme.
Namun, Gugus mengkritik kunjungan itu bermuatan politis mengingat SBY sedang menghadapi persoalan baik dalam kedudukannya sebagai presiden maupun sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apalagi, dalam kesempatan itu Said Aqil mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan Presiden SBY hingga 2014.
"Sangat disayangkan KH Said Aqil Siroj selaku Ketua Umum PBNU memimpin kunjungan ke istana dan mengeluarkan statemen politik tentang dukungan terhadap Presiden SBY," katanya, Jumat (15/3).
Menurut Gugus, dengan mengeluarkan pernyataan dukungan itu Said Aqil telah membawa NU ke politik praktis, politik dukung-mendukung kekuasaan. Ia mengatakan manuver Said Aqil itu jelas-jelas melenceng jauh dari sejarah berdirinya NU.
"NU sebagai jam`iyyah (organisasi) dan warga NU sebagai jamaah saya kira merasa kecewa dan tidak sependapat dengan langkah Said Aqil yang berkunjung ke istana dan menyampaikan dukungan politik ke Presiden SBY," kata Gugus.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
