Oposisi utama Suriah tolak bentuk pemerintah di pengasingan

NCB menyatakan takkan menerima pemerintah di pengasingan tapi pemerintah yang akan terdiri atas gabungan tokoh dan pejabat dari pemerintah saat ini dengan dasar konferensi Jenewa...

Damaskus (ANTARA News) - Kelompok oposisi utama Suriah di dalam negeri menolak upaya oposisi di pengasing untuk membentuk pemerintah sementara di pengasingan, dan menganggap tindakan itu sebagai "memotong jalan di hadapan upaya Arab dan internasional guna menyelesaikan krisis itu".

Badan Koordinasi Nasional (NCB) mengeluarkan pernyataan tersebut dalam taklimat di ibu kota Suriah, Damaskus, Senin, saat oposisi dukungan Barat di pengasingan bertemu di Istanbul, Turki, untuk mengangkat seorang perdana menteri yang akan membentuk pemerintah sementara untuk memerintah di daerah "yang dibebaskan" di Suriah.

NCB menyatakan takkan menerima pemerintah di pengasingan tapi pemerintah yang akan terdiri atas gabungan tokoh dan pejabat dari pemerintah saat ini dengan dasar konferensi Jenewa, yang hasilnya disambut baik oleh oposisi dan pemerintah.

Satu kelompok aksi yang terdiri atas negara besar dunia bertemu tahun lalu di Jenewa dan menyepakati peta jalan yang merancang proses bagi peralihan pimpinan orang Suriah tapi tidak menetapkan penggulingan Presiden Bashar al-Assad.

Langkan penting bagi peralihan, sebagaimana disimpulkan oleh pertemuan itu, meliputi pembentukan badan pemerintah peralihan yang meliputi anggota pemerintah saat ini dan oposisi, dialog nasional yang melibatkan semua pihak, dan kajian mengenani undang-undang dasar saat ini serta sistem hukumnya.

Sementara itu, NCB juga kembali menolak campur tangan asing dan sektarianisme. Mereka, kata NCB, akan terus mendukung "cara damai" untuk mewujudkan sasaran mereka. Demikian diberitakan Xinhua.

Kelompok oposisi Koalisi Nasional Suriah dan kelompok oposisi lain di pengasingan, Senin, menyatakan konferensi dua hari itu bertujuan memilih seorang perdana menteri bagi pemerintah sementara di pengasingan dengan 12 calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ahmad Mouaz Al-Khatib Al-Hasani, Presiden Koalisi Nasional.

Kebanyakan dari 12 calon itu adalah teknokrat yang berpusat di pengasingan, meskipun dua calon hidup di daerah yang dikuasai pemerintah dan nama mereka dirahasiakan karena khawatir terhadap pembalasan pemerintah.

(C003)