DPR minta pemerintah awasi irigrasi

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR Ir Mulyadi meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan perbaikan transportasi, namun juga menseriusi infrastruktur irigasi.

"Tentunya agar tidak terjadi penurunan fungsi yang dapat berdampak terhadap produksi pertanian. Makanya ini menjadi perhatian yang serius bagi DPR terhadap infrastruktur irigasi," kata Mulyadi kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Politisi Partai Demokrat itu mendesak Kementerian PU membantu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam rehabilitasi jaringan irigasi di bawah 3.000 ha, terutama provinsi yang selama ini menjadi lumbung padi nasional, seperti Sumatera Barat.

Mulyadi mengaku, selama menjadi anggota DPR, dia telah memperjuangkan bantuan rehabilitasi irigasi di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Limapuluh Kota dan Pasaman serta Pasaman Barat.

"Hal tersebut harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah agar bisa berjalan dengan baik," kata Wakil Ketua Komisi V DPR itu.

Berdasarkan data, katanya, justru irigasi 3.000 ha ke bawah saat ini banyak mengalami penurunan fungsi di mana luas lahan pertanian yang dialirinya secara kumulatif dari luas total nasional mencapai 65 persen lebih.

"Jadi apabila tidak dilakukan penyediaan dana dari APBN, sementara kemampuan APBD juga sangat terbatas, hal ini tentunya dapat mengurangi produksi pertanian kita," kata dia, apalagi Presiden SBY telah mencanangkan surplus 10 juta ton beras sampai akhir 2014.

"Jadi sebagai Pimpinan Komisi V dari Fraksi Demokrat saya berkewajiban mengamankan apa yang telah dicanangkan Pemerintah," ujarnya.