Bank Dunia: pengurangan subsidi dampaknya jangka panjang

Jakarta (ANTARA News) - Ekonom Utama Bank Dunia Ndiame Diop mengatakan upaya mengurangi belanja subsidi energi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dapat bermanfaat dalam jangka panjang karena akan menurunkan beban fiskal.

"Tidak ada keraguan bahwa pengurangan subsidi ini akan memberikan dampak baik untuk Indonesia dalam jangka panjang," ujarnya di Jakarta, Senin.
Ndiame mengatakan implementasi teknis dari rencana tersebut membutuhkan penghitungan matang dan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM akan dilakukan berdasarkan kesepakatan politik bukan pertimbangan ekonomi.

"Ini bukan lagi masalah teknis, karena membutuhkan keputusan politik di tataran para pembuat kebijakan," katanya.

Namun, menurut Ndiame, pemerintah harus mempertimbangkan efek jangka pendek dari penerapan kebijakan kenaikan harga BBM untuk mengurangi beban belanja subsidi energi, dan melihat dampaknya terhadap laju inflasi.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberikan berpengaruh buruk kepada masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan paparan Bank Dunia, apabila tidak ada kenaikan harga BBM dan harga ICP minyak rataan per tahun berada dalam kisaran 110 dolar AS per barel, maka konsumsi premium dan solar bersubsidi akan mencapai 50 juta kiloliter.

Saat ini, rata-rata setiap pengguna mobil pribadi lebih dominan menggunakan BBM bersubsidi hingga sebesar 100 dolar AS per bulan, sedangkan sepeda motor hanya sekitar 10 dolar AS per bulan.

Sementara itu, Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan tingginya belanja subsidi energi yang lebih tinggi dari belanja modal menyebabkan pemerintah harus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Kondisi tersebut, lanjut dia, sangat merugikan iklim investasi secara keseluruhan karena membuat pemerintah mencari sumber pendapatan pajak baru dari kalangan pengusaha.

"Karena besarnya subsidi BBM, pemerintah harus mencari masukan dari pajak, dan biasanya dikenakan pada investor swasta," ujarnya.

Menurut Sofjan, belanja subsidi energi yang tinggi tersebut, menyebabkan pemerintah tidak memiliki kesempatan untuk membangun infrastruktur, yang bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Bila pemerintah enggan berinvestasi dalam infrastruktur, investor swasta juga enggan. Tapi kebijakan menaikkan harga BBM untuk mengurangi belanja subsidi energi masih membutuhkan pertimbangan politik," ujarnya.