OJK sebut kinerja perbankan di Papua Selatan tumbuh 7,26 persen

Peningkatan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa perbankan serta produk investasi di pasar modal sangat penting dilakukan.

Jayapura (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua Barat menyampaikan kinerja perbankan di Provinsi Papua Selatan pada posisi Mei 2023 mencapai Rp11,5 triliun atau tumbuh sebesar 7,26 persen.

Kepala OJK Papua dan Papua Barat Muhammad Ikhsan Hutahaean, di Jayapura, Senin, menyebutkan total kredit yang diberikan tercatat sebesar Rp4,75 triliun atau tumbuh 11,67 persen year on year (yoy).

"Sedangkan dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp6,05 triliun atau tumbuh sebesar 0,83 persen yoy," katanya lagi.

Menurut Ikhsan, kondisi tersebut mencerminkan perekonomian di provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua ini mulai menggeliat, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi mengenai produk-produk tentang inklusi keuangan agar memberikan pengaruh pada pembangunan di Bumi Animha (nama lain Provinsi Papua Selatan) ke depannya.

"Peningkatan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa perbankan serta produk investasi di pasar modal sangat penting dilakukan," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk Kabupaten Merauke sejak terbentuknya DOB Provinsi Papua Selatan edukasi dan peningkatan pemahaman mengenai produk investasi baru pertama kali dilakukan, sehingga kini pihaknya menyasar ke para mahasiswa atau generasi milenial setempat.

“Mahasiswa memiliki peran yang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan pengaruh pada pembangunan bangsa ini ke depannya. Oleh karena itu. Kami perlu membekali para Gen Z dengan essential life skill berupa pemahaman terhadap produk maupun layanan jasa keuangan untuk mendukung aktivitas sehari-hari,” katanya lagi.

Dia menambahkan OJK telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya dengan menerapkan Massive Open Online Course (MOOC) melalui penyediaan Learning Management System (LMS) Edukasi

Keuangan.

"Pengembangan LMS tersebut bertujuan untuk memudahkan kegiatan belajar dan pelatihan materi literasi keuangan, kemudian memperluas akses peserta terhadap sarana sertaprasarana edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, lalu mempercepat proses pembelajaran terkait materi literasi keuangan memetakan tingkat pemahaman materi literasi keuangan," ujarnya lagi.
Baca juga: OJK Papua sebut aset perbankan hingga April capai Rp 87,33 triliun
Baca juga: BI: Diseminasi perekonomian jadi usulan pengambilan kebijakan di Papua