Ditemui saat kegiatan seminar umum bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sabtu (15/7/2023), Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menegaskan bahwa Pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat Bawean untuk mengakses BBM bersubsidi, mengingat adanya isu terkait pasokan BBM bagi para nelayan di Pulau Bawean.
“Misalnya dengan membuat kelompok sub penyalur, mengambil satu kepala kelompok untuk mengambil bahan bakar, itu salah satu solusi yang kami tawarkan melalui surat rekomendasi,” terang pria yang kerap disapa Halim ini.
Halim melanjutkan, tantangan penyediaan BBM di tiap daerah berbeda dan memerlukan berbagai pertimbangan yang matang. Pemerintah telah memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk dapat mendistribusikan BBM Subsidi kepada masyarakat dengan harga yang seragam. Peran serta masyarakat dalam melaporkan tindakan penyalahgunaan BBM juga sangat penting agar BPH Migas dapat mengambil tindakan tegas.
“Apabila ada penyalur yang ketahuan melakukan penyalahgunaan penyaluran subsidi, kami tidak segan melakukan penutupan. Yang masih suka main-main, sudahlah. Karena BBM subsidi itu untuk yang berhak. Dan tanpa masyarakat, kami bukanlah apa-apa,” pungkas Halim.
Senada dengan Halim, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong kemudahan perizinan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat. “Solusi yang coba kami dorong adalah SPBU Nelayan (SPBUN), ini akan menjadi jawaban dari masyarakat Bawean. Kita juga melihat kondisi SPBU eksisting untuk memantau bagaimana sistem pemasarannya," ucap Roro.
Tampak hadir dalam kegiatan seminar ini Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon V Surabaya Arief Rokhman Hakim, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bawean, Tokoh Agama, dan Masyarakat Bawean.
Guna memastikan kondisi yang ada, usai kegiatan Seminar Umum, Abdul Halim dan Dyah Roro melakukan melakukan pemantauan langsung ke SPBU 56.61139, Bawean.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2023