Litbang "KUNCI" keberhasilan industrialisasi kelautan dan perikanan

Jakarta, 18/3 (ANTARA) - Era globalisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah membawa perubahan yang sangat cepat dan dinamis pada tatanan global dan nasional. Dari sisi preferensi ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan utama manusia, telah terjadi pergeseran mindset ke pola makan sehat dari daging merah ke ikan. Seiring dengan itu, kebutuhan akan produk perikanan yang bermutu, aman dikonsumsi dan memiliki nilai tambah, semakin tumbuh. Perubahan tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan percepatan pembangunan kelautan dan perikanan dalam bingkai program industrialisasi berbasis blue economy. "Industrialisasi kelautan dan perikanan yang berbasiskan blue economy sangat memerlukan dukungan research and development atau penelitian dan pengembangan (litbang). Bahkan bisa dikatakan, tanpa dukungan litbang, pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan cenderung jalan di tempat, dan pada akhirnya akan mengalami penurunan daya saing di tingkat global." Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) Rizald Max Rompas, ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Balitbang KP di Manado Provinsi Sulawesi Utara (18/03).

Peranan litbang harus menjadi elemen penting dalam industrialisasi, utamanya dalam penyediaan berbagai inovasi dan iptek yang adaptif, sehingga memberikan dan mendorong peningkatan dalam hal efisiensi dan daya saing. Sebagai lembaga litbang yang berada di kementerian teknis, salah satu bentuk sinergi yang harus dilakukan antara Badan Litbang KP dengan Eselon I lainnya adalah menyelenggarakan kegiatan yang diprioritaskan menjawab permasalahan dan kebutuhan Kementerian. Termasuk dalam mendorong dan mempercepat pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Kementerian. “Saya berharap, hasil penelitian dari Balitbang KP seperti paket teknologi, induk/benih unggul termasuk rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dapat mempengaruhi secara langsung setiap kebijakan yang digulirkan KKP,” tegas Rompas.

Balitbang KP menurut Rompas, telah banyak menghasilkan berbagai hasil riset dan inovasi. di antaranya telah disebarluaskan ke masayarakat melalui kegiatan yang disebut IPTEKMAS (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Masyarakat). "Kegiatan ini sangat bagus sebagai upaya untuk mendorong pemanfaatan hasil litbang, namun tentunya cakupan dan jangkuannya terbatas. Oleh karena itu untuk memperluasnya, diharapkan kepada para eselon I, khususnya direktorat teknis agar memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dibuat Badan Litbang dalam implementasi program/kegiatan KKP," ujarnya.

Pola ini sekaligus mewujudkan sinergi hulu hilir dan mewujudkan pengembangan kawasan minapolitan melalui industrialisasi berdasarkan prinsip ekonomi biru. “Perlu diingat, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa teknologi yang akan disampaikan kepada masyarakat harus mendapatkan rekomendasi lembaga pemerintah. Untuk itu, Badan Litbang KP bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) agar segera menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang tersebut,” tambah Rompas.

Potensi Besar

Sejak ditandatanganinya perjanjian internasional dalam Konvensi PBB Hukum Laut (United Nations Conference on the Law Of the Sea/UNCLOS) pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, masyarakat dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, mulai dari laut teritorial, zona tambahan (contiguous zone), Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sampai dengan Landas Kontinen (continental shelf). Sumberdaya alam sangat berlimpah, baik sumberdaya terbaharukan (renewable resources) seperti perikanan, terumbu karang dan mangrove, maupun sumberdaya tak terbaharukan (nonrenewable resources) seperti minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainnya. Dengan potensi yang begitu besar, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi leading sector dalam perekonomian nasional.

Menurut Rompas, potensi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton ikan/tahun, potensi lahan budidaya laut lebih dari 12 juta ha. Selain itu, 70% dari 60 cekungan migas Indonesia berada di laut dengan cadangan minyak bumi 9,1 miliar barrel. Bahkan, sekitar 80% industri dan 59% kota berada di wilayah pesisir. Begitu pun dengan pariwisata, sebagian besar obyek wisata terkait dengan potensi pantai dan keindahan laut. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila hasil studi menyebutkan bahwa total potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan US$ 1,2 trilliun per tahun. Menurut lembaga studi ternama McKinsey Global Institute, dalam laporannya The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential menyebutkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama yang akan menghantarkan Indonesia sebagai negara yang maju perekonomiannya pada tahun 2030. Di mana pada tahun itu, ekonomi Indonesia akan menempati posisi ke-7 Ekonomi Dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris,” katanya.

Saat ini lanjut Rompas, perekonomian Indonesia di sektor perikanan (tidak termasuk kelautan), memiliki ukuran ekonomi (economic size) cukup besar. Data BPS di tahun 2012 menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi sektor perikanan mencapai Rp 255,3 triliun. Angka ini akan semakin meningkat di masa depan, dengan asumsi terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan. Sektor perikanan pada tahun 2011 dan 2012 tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2012, perekonomian nasional tumbuh sebesar 6,2% dan sektor perikanan tumbuh sebesar 6,5%. “Oleh karena itu, guna mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, dengan mengedepankan empat pilar strategi pembangunan sosial-ekonomi, yaitu pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment, KKP melaksanakan kebijakan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2012, KKP mampu melaksanakan berbagai program dengan baik. Beberapa indikator makronya adalah pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2011-2012 mencapai 6,48%. Pertumbuhan PDB perikanan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nasional sebesar 6,23% dan jauh di atas pertumbunan PDB pertanian yang hanya 3,97%. Produksi perikanan tahun 2012 mencapai 15,26 juta ton, di mana produksi perikanan tangkap menyumbang sebesar 5,81 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 9,45 juta ton. Capaian produksi perikanan ini telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2012 yakni sebesar 14,86 juta ton. “Produksi garam rakyat pada tahun 2012 sebesar 2,02 juta ton atau sebesar 153,03% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 tersebut tercapai swasembada produksi garam konsumsi,” jelas Rompas.

Indikator lain, lanjut Rompas, terlihat pada nilai ekspor hasil perikanan tahun 2012 mencapai USD 3,93 miliar atau naik 11,62% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan nilai impor hasil perikanan menurun sebesar 15,43%. Data ini menunjukkan terjadi surplus neraca perdagangan perikanan sebesar USD 3,52 miliar atau 81,11% di saat neraca perdagangan nasional menunjukkan defisit sebesar USD -1,33 miliar. Tingkat konsumsi ikan per kapita juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, pada 2010-2012 rata-rata naik sebesar 5,44% per tahun. “ Pada tahun 2012, capaian tingkat konsumsi ikan mencapai 33,89 kg/kapita atau sebesar 102,26 % dari target yang telah ditetapkan tahun sebelumnya sebesar 33,14 kg/kapita,” jelasnya.

Strategi Litbang

Menurut Kepala Balitbang KP, Rizald Max Rompas, Rakernis Balitbang KP tahun ini diharapkan akan menghasilkan 3 strategis litbang. Pertama, strategi penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Di dalamnya termasuk strategi hasil Iptek KP untuk mempercepat pencapaian keberhasilan pembangunan Kelautan dan Perikanan. Kedua, strategi penguatan kelembagaan dan SDM untuk menghasilkan produk litbang yang handal dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Ketiga, strategi penyelenggaraan suatu sistem yang komprehensif dalam menyebarluaskan hasil litbang pada kawasan Blue Economy percontohan di Nusa Penida, Lombok Timur, Kepulauan Anambas, Bitung, Parigi Moutong dan Raja Ampat.

Rompas menjelaskan, Rakernis Balitbang 2013 diselenggarakan untuk menjalin dan meningkatkan sinergitas antar seluruh satuan kerja (satker). Rakernis akan membahas hal-hal strategis yang perlu disepakati dan dilaksanakan dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya. Pembahasan dalam Rakernis juga untuk pencapaian target keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dan harus disampaikan kepada pengguna (user) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rakernis 2013 sekaligus merupakan langkah Balitbang KP untuk menindaklanjuti hasil-hasil dari Rakornas KKP awal Maret lalu untuk dapat diterjemahkan ke dalam langkah dan kebijakan Balitbang KP di tahun 2013 sekaligus mempersiapkan rencana program dan kegiatan di tahun 2014. “Prinsipnya hasil Rakernis untuk mendukung pencapaian target KKP melalui program industrialiasi Kelautan dan Perikanan dan implementasi blue economy. Karena hal tersebut maka tema Rakernis yang diangkat tahun ini adalah Percepatan Pemanfaatan Hasil Litbang untuk Mewujudkan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berbasis Blue Economy, “ jelasnya.

Rompas menambahkan, Rakernis Balitbang KP 2013 ini akan diselenggarakan selama dua hari ke depan dan diikuti oleh lebih kurang 200 peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja, pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana yang berasal dari 21 satuan kerja lingkup Balitbang KP, para narasumber, dan undangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. “Adapun narasumber yang kami undang adalah dari Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto dari PKSPL Institut Pertanian Bogor, Direktur Kelautan dan Perikanan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Inspektur IV, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, dan Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Sulawesi Utara,” jelasnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)