KKP Bantu Nelayan Kulon Progo Rp 4,6 Miliar

Jakarta, 18/3 (ANTARA) - Dalam upaya mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di daerah,Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus memberikan dukungan anggaran yang dialokasikan dari Dana Dekonsentrasi atau Dekon, dana Tugas Pembantuan, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu di antaranya adalah bantuan usaha perikanan tangkap, budidaya, pemasaran, pembangunan pesisir dan pelatihan masyarakat untuk Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dengan total senilai Rp 4,6 miliar. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo pada Kunjungan Kerja di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(15/03)

Sharif menjelaskan, Yogyakarta sesungguhnya memiliki potensi besar,terlebih lagi di kabupaten yang berbatasan langsung dengan laut yakni Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Potensi tersebut tidak hanya perikanan, tetapi juga potensi lainnya yang terkait dengan kelautan seperti wisata bahari dengan balutan budaya yang luar biasa, dan lain-lain. Terkait dengan potensi ini, KKP melalui unit eselon satu telah menginventarisir berbagai program bantuan yang diperlukan kabupaten Kulon Progo. Di antaranya untuk sektor perikanan tangkap, KKP telah mengalirkan bantuan untuk 5 Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebesar Rp 500 juta dan bantuan kapal Inka Mina dengan nilai Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk perikanan budidaya KKP akan menyediakan benih unggul untuk lele, gurame dan mesin pelet ikan mini serta bantuan PUMP Perikanan budidaya. Untuk Kulon Progo, KKP juga akan membantu alat pengolah ikan dan kendaraan untuk pemasaran sebesar Rp 400 juta. “Untuk program Pengembangan Pesisir Desa Tangguh, KKP memberikan bantuan sebesar Rp 1,09 miliar kepada Kabupaten Kulon Progo,” jelasnya.

Menurut Sharif, terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, KKP telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan. Diantaranya, melalui Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan, Bantuan Kapal Perikanan 10-30 GT dan > 30 GT, Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan, dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. “Dalam rangka penguatan Program Pemberdayaan, mulai tahun 2011 telah dilaksanakan Progam Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang sampai 2014 diharapkan dapat menjangkau 816 lokasi pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia,” papar Sharif.

Melalui PKN tegas Sharif, diharapkan wirausaha dan pendapatan nelayan dapat meningkat. Sedangkan kelompok sasarannya adalah rumah tangga miskin (RTS) nelayan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan. Intervensi yang dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga oleh kementerian/lembaga terkait. Di antaranya, pembuatan Rumah Sangat Murah, penyediaan Pekerjaan Alternatif dan Tambahan bagi Keluarga Nelayan, pelaksanaan Skema UMK dan KUR, pembangunan SPBU Solar, pembangunan Cold Storage, penyediaan angkutan umum murah serta fasilitas Sekolah dan Puskesmas dan fasilitas

Bank Rakyat. “Untuk Yogyakarta, selain pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto, juga dilakukan melalui pengembangan sistem perbenihan ikan, pemantauan mutu benih ikan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung pemasaran, serta dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan sistem rantai dingin,” jelasnya.

KKP tandas Sharif, akan terus mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Diantaranya dengan mendorong pengembangan industrialisasi. Dimana, inti dari industrialisasi adalah peningkatan efisiensi, daya saing, sinergitas hulu-hilir, serta keseimbangan supply-demand. Dengan kebijakan industrialisasi, usaha perikanan dan kelautan domestik harus semakin berkembang, memberikan kontibusi optimal bagi perekonomian nasional, serta mampu mensejahterakan para pelakunya. “Selain itu, hal lain yang akan menjadi manfaat dengan didorongnya pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan adalah dukungan

terhadap perluasan penyerapan tenaga kerja pro job, kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional pro growth serta turut andil dalam penanggulangan kemiskinan pro poor,” jelasnya.

Blue Economy

Sharif menjelaskan, sejalan dilaksanakannya industrialisasi, diterapkanpula prinsip-prinsip ekonomi biru atau “Blue Economy” ke dalamnya. Hal ini menjadi koridor agar proses industrialisasi yang dilaksanakan tetapmemegang teguh kelestarian dan keberlanjutan sumber daya (pro environment).

Blue economy merupakan sebuah konsepsi dan pendekatan baru dalam pembangunan berkelanjutan dan merupakan penyempurnaan dari konsepsi Green Economy. “Green Economy sendiri merupakan sebuah konsepsi pembangunan ekonomi yang berkembang sebagai kritik dan reaksi terhadap sistem ekonomi yang cenderung mencemari dan merusak lingkungan Brown Economy,” paparnya.

Blue Economy menurut Sharif, menyempurnakan konsepsi Green Economy dengan menekankan beberapa hal utama dalam pendayagunaan potensi sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Diantaranya, mencontoh dari alam (learning from nature), menggunakan cara kerja ekosistem sebagai model (logic of ecosystem), dan didasari kreativitas dan inovasi (endless innovation). Dengan pengertian tersebut, prinsip-prinsip blue economy antara lain efisien dalam menggunakan sumber daya alam, nir-limbah (zero waste), dan menciptakan inklusivitas sosial. “Selain itu, konsep ini juga menciptakan lapangan kerja, menerapkan sistem daur produksi yang berkelanjutan serta mengembangkan inovasi dan adaptasi teknologi,” jelasnya.

Sharif menegaskan, ada korelasi antara minapolitan yang selama ini telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan pengarus utamaan industrialisasi yang sekarang tengah gencar dilaksanakan serta penerapan prinsip-prinsip Blue Economy ke dalamnya. ketiga konsep tersebut adalah selaras, saling terkait dan saling menguatkan. Jika minapolitan diibaratkan sebuah kendaraan yang akan membawa kita melaju dengan cepat, maka industrialisasi adalah mesin

dengan teknologi akselerasi terkini. “Blue Economy adalah teknologi hibrida yang akan membuat konsumsi energi menjadi lebih irit dan ramah lingkungan,” ujar Sharif.

Sharif menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sangat ditentukan oleh 8 faktor kunci. Yakni, kesinambungan ketersediaan sumber daya ikan, ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang memadai, pengembangan ragam inovasi dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan yang dilakukansecara massif serta komoditas kelautan dan perikanan yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Di samping itu, keberhasilan juga ditentukan SDM yang handal dan kompeten serta pasar potensial yang terus dikembangkan dan dikelola dengan baik. “Dukungan investasi dari para pelaku usaha, dan Regulasi pemerintah yang kondusif juga mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan,” tegasnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)