Menlu RI, Turki bahas Islamofobia hingga reformasi Dewan Keamanan PBB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Sabtu melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Turki Hakan Fidan untuk membahas berbagai isu seperti Islamofobia dan reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu, Indonesia dan Turki juga menyampaikan kepentingan yang dimiliki bersama oleh kedua negara dalam isu Palestina.

“Kami mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Kami ingin kemerdekaan Palestina. Kami juga ingin perdamaian di Afghanistan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan Afghanistan,” kata Retno dalam jumpa pers yang diikuti daring.

Menlu Fidan, yang pertama kali melakukan kunjungan resmi ke Indonesia sejak menjabat pada Juni lalu, mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga membahas berbagai tantangan global yang makin pelik, termasuk Islamofobia dan aksi tercela pembakaran Al Quran.

Dunia sempat dikejutkan dengan aksi pembakaran Al Quran yang telah berulang kali terjadi di Swedia. Yang terbaru adalah pembakaran Al Quran yang dilakukan di sebuah Masjid di Stockholm yang dilakukan bertepatan dengan Idul Adha, Juni lalu.

Aksi tersebut mendapatkan kecaman luas dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Turki, Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Kami juga berdiskusi tentang berbagai isu mulai dari … Rohingya dan reformasi Dewan Keamanan PBB,” ucap Fidan.

Reformasi DK PBB telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menyatakan pentingnya negara-negara Asia dan Afrika untuk terus mendorong proses reformasi DK PBB dalam upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif.

Isu reformasi Dewan Keamanan juga sempat dibahas oleh Rusia. yang merupakan salah satu dari lima anggota tetap DK PBB bersama dengan AS, China, Prancis, dan Inggris.

Menlu Rusia Sergey Lavrov pada bulan lalu mengatakan bahwa Moskow akan berupaya untuk memperluas keanggotaan DK PBB guna memberikan lebih banyak perwakilan kepada negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta mematahkan apa yang dia sebut sebagai dominasi Barat.

Baca juga: ASEAN tekankan pentingnya solusi adil atasi konflik Israel-Palestina
Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan dukungan untuk Palestina di Sidang PBB
Baca juga: Indonesia ajak ASEAN tolak rencana aneksasi Palestina oleh Israel