"Miko Kamal Center mengingatkan pelaksanaan PPDB harus berjalan transparan salah satunya mengenai sistem zonasi," kata Ketua Pembina Miko Kamal Center, Miko Kamal Ph.D, di Padang, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Miko Kamal terkait kasus dugaan pemblokiran pintu masuk ke SMA Negeri 3 Kota Bukittinggi pada Kamis (13/7) oleh masyarakat. Penutupan akses menuju satuan pendidikan itu diduga imbas kekecewaan masyarakat karena anaknya tidak diterima.
Menurut lulusan Deakin University Melbourne tersebut, apabila pemerintah khususnya dinas terkait dan satuan pendidikan mengedepankan transparansi PPDB, maka kasus seperti pemblokiran sekolah tidak akan terjadi.
Baca juga: Kasus pemblokiran sekolah di Bukittinggi jadi perhatian Ombudsman
Baca juga: Puluhan orang tua murid kembali datangi DPRD Sumbar terkait PPDB 2020
"Jadi, data-data seperti jarak tinggal anak dari sekolah itu harus dibuka secara transparan dan tidak ada yang ditutupi," ujarnya.
Bagi anak didik yang tidak diterima di salah satu sekolah, Miko menyarankan dinas pendidikan maupun satuan pendidikan untuk menjelaskan kepada wali murid. Sebab, bisa jadi ada siswa yang tinggal lebih dekat ke sekolah dibandingkan anak didik lain.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Hefri Heriani mengatakan kasus dugaan pemblokiran jalan masuk menuju SMA Negeri 3 Kota Bukittinggi menjadi perhatian dan bagian pengawasan lembaga tersebut.
"Ini menjadi bagian dari pengawasan Ombudsman Sumbar. Tentu Ombudsman akan melakukan beberapa langkah yang sesuai dengan kewenangannya," kata Hefri Heriani.
Apalagi, kata Heriani, saat ini lembaga tersebut sedang mengawasi proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023/2024.*
Baca juga: Ombudsman nilai PPDB Sumbar bermasalah
Baca juga: Ketika usia mengganjal putri Wawan bersekolah
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
