Komisi IX DPR RI perjuangkan aspirasi Provinsi PBD dibidang kesehatan

Ini kita akan kawal betul, bahwa pada DAK dan berbagai program yang bisa disiapkan, kita akan tetap dukung sehingga kebutuhan provinsi ini bisa terpenuhi secara baik dan maksimal

Sorong (ANTARA) - Komisi IX DPR RI komitmen akan memperjuangkan aspirasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terkait dengan penyediaan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit daerah sehingga kebutuhan di provinsi ke-38 ini terpenuhi.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi PBD, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena di Sorong, Jumat, menjelaskan catatan sebagai kesimpulan pada kunjungan kerja di provinsi terbaru ini adalah pertama kebutuhan untuk meningkatkan status Rumah Sakit Umum Daerah John Piet Wanane di Kabupaten Sorong, dengan seluruh konsekuensinya harus di siapkan dengan baik dan akan menjadi perhatian Kementerian Kesehatan RI.

"Ini kita akan kawal betul, bahwa pada DAK dan berbagai program yang bisa disiapkan, kita akan tetap dukung sehingga kebutuhan provinsi ini bisa terpenuhi secara baik dan maksimal," katanya.

Pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Papua Barat Daya, ikut serta utusan dari Kementerian Kesehatan RI, sehingga Wakil Ketua Komisi IX berharap kiranya poin yang menjadi keputusan bersama bisa direkomendasikan kepada Menteri Kesehatan untuk ditindaklanjuti.

Kemudian poin kedua , sebut dia, yakni empat provinsi baru di Papua termasuk Papua Barat Daya akan dibangun rumah sakit umum daerah provinsi.

"Jadi lokasi pembangunan rumah sakit umum daerah harus disiapkan supaya program itu mulai dibangun," beber dia.

Kehadiran Komisi IX DPR RI di Papua Barat Daya ini sebagai bagian dari upaya untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan di provinsi termuda ini, khususnya di sektor kesehatan.

"Komitmen kami adalah kebutuhan fasilitas dan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis akan terus kami dorong supaya cepat terealisasi," ungkap dia.

Apalagi, kata dia, RUU Kesehatan yang baru ini, ketika disahkan tentu ada ruang yang lebih longgar bagi Komisi IX DPR RI untuk mendorong kebutuhan Provinsi Papua Barat Daya agar lebih cepat dijawab.

"Kami juga telah mendengar banyak masukan sebagai aspirasi dari Pj Gubernur Papua Barat Daya, dan tentu ini akan menguatkan kami pada rapat komisi ke depan, apalagi kami akan membahas anggaran di pagu definitif di bulan Agustus 2023, mudah-mudahan permintaan itu terpenuhi pada RAPBN atau APBN 2024 nanti," terang Wakil Komisi IX DPR RI.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad memberikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke provinsi ini.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi atas kunjungan ini," ucap Musa'ad pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.

Muhammad Musa'ad menjelaskan, Provinsi Papua Barat Daya memiliki enam kabupaten/kota, sedangkan rumah sakit baru ada tiga, yakni Rumah Sakit JP. Wanane di Kabupaten Sorong, Rumah Sakit Scholoo Keyen di Kabupaten Sorong Selatan dan Rumah Sakit Sele Be Solu di Kota Sorong, dan semuanya masih dalam status atau tipe C.

Kemudian, kata dia, untuk tenaga kesehatan yakni Kabupaten Sorong Selatan memiliki 24 dokter, 16 dokter spesialis, dokter gigi ada empat orang, tenaga perawat 242 orang, bidang sebanyak 121 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak sembilan orang, tenaga kesehatan lingkungan 15 orang, tenaga kefarmasian 26 orang dan tenaga ahli laboratorium medik 11 orang.

Kabupaten Sorong terdiri dari dokter 36 orang, dokter spesialis sebanyak 17 orang, dokter gigi empat orang, tenaga perawat sebanyak 342, bidan sebanyak 171 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 32, tenaga kesehatan lingkungan 11 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 24 orang, tenaga ahli laboratorium medik delapan orang.

Di Kabupaten Raja Ampat, dokter 6 orang, dokter spesialis dokter gigi masih kosong, tenaga perawat sebanyak 186, bidan sebanyak 63 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 7, tenaga kesehatan lingkungan 10 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 63 orang, tenaga ahli laboratorium medik tiga orang.

Tenaga kesehatan di Kabupaten Tambrauw terdiri dari dokter lima orang, dokter spesialis dokter gigi masih kosong, tenaga perawat sebanyak 40, bidan sebanyak 35 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 4, tenaga kesehatan lingkungan 2 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 32 orang, tenaga ahli laboratorium medik tiga orang.

Tenaga kesehatan di Kabupaten Maybrat terdiri dari dokter tiga orang, dokter spesialis dokter gigi masih kosong, tenaga perawat sebanyak 75, bidan sebanyak 39 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 13, tenaga kesehatan lingkungan 7 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 9 orang, tenaga ahli laboratorium medik 12 orang.

Kota Sorong, sebut Muhammad Musa'ad, tenaga dokter 73 orang, dokter spesialis 78, dokter gigi 14, tenaga perawat sebanyak 439, bidan sebanyak 203 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 46, tenaga kesehatan lingkungan 8 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 60 orang, tenaga ahli laboratorium medik 44 orang.

"Jadi total tenaga kesehatan di Papua Barat Daya terdiri dari dokter sebanyak 147 orang, dokter spesialis sebanyak 111, dokter gigi 22 orang, perawat 1324 orang, bidan 632, kesehatan masyarakat sebanyak 111, kesehatan lingkungan 53 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 185 orang dan tenaga ahli laboratorium medik sebanyak 80 orang," beber Musa'ad.

Musa'ad mengakui bahwa dari data tenaga kesehatan, yang masih mengalami kekurangan adalah tenaga dokter spesialis. Sebab, terdiri dari tiga daerah yakni Kabupaten Raja Ampat, Tambrauw dan Maybrat belum memiliki dokter spesialis dan dokter gigi, sehingga harapannya kehadiran Komisi IX DPR RI ini memfasilitasi ketercukupan kebutuhan tenaga dan fasilitas kesehatan di Papua Barat Daya agar kualitas kesehatan semakin membaik ke depannya.