Wakil Ketua MPR: Masalah PPDB harus jadi perhatian serius semua pihak

Jakarta (ANTARA) -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan terjadinya sejumlah masalah terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Indonesia harus menjadi perhatian serius semua pihak.

"Terjadinya sejumlah masalah dalam proses penerimaan peserta didik baru di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius semua pihak, jangan sampai kejadian serupa terus berulang setiap menjelang tahun ajaran baru," kata Lestari dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis

Menurut dia, para pemangku kebijakan di setiap daerah dan tingkat pusat perlu melakukan persiapan secara menyeluruh agar proses PPDB berjalan dengan baik, serta dibutuhkan transparansi dan pengawasan yang efektif dalam penerapan sistem PPDB.

Lestari menyebut sejumlah permasalahan PPDB di beberapa daerah, di antaranya menyoal keterbatasan daya tampung sekolah, ketidaksesuaian data peserta, hingga dugaan manipulasi data.

Terkait hal itu, Lestari mengatakan sejumlah daerah harus menerapkan sistem PPDB dengan mekanisme yang transparan dan langkah pengawasan yang tegas.

"Sistem penerimaan peserta didik baru seharusnya dari tahun ke tahun menjadi semakin baik, melalui upaya evaluasi terhadap pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Di sisi lain, Lestari berharap para pemangku kebijakan di tingkat daerah dan pusat mampu memformulasikan sistem PPDB yang tetap, yakni disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah.

Lebih khusus kepada pemangku kebijakan di daerah, Lestari berpesan agar pengembangan sarana dan prasarana pendidikan direncanakan dengan baik, serta disesuaikan dengan perkembangan demografi penduduk di wilayahnya.

"Dengan perencanaan yang matang, ketersediaan ruang kelas dapat mengejar kebutuhan di setiap daerah, sehingga proses PPDB dari tahun ke tahun diharapkan semakin baik," kata Lestari.

Dia pun mendorong agar para pemangku kebijakan di sektor pendidikan, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar hak setiap warga negara mendapat pendidikan yang layak dapat direalisasikan.