Surabaya (ANTARA) - Direktur Jenderal Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Akmal Malik menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya layak mendapat peringkat pertama pemerintahan terbaik se-Indonesia.
"Pelayan publik yang dimiliki oleh Surabaya menunjukkan peningkatan yang signifikan," kata Akmal Malik dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Reformasi Birokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Surabaya, Kamis.
Sebab, sebelumnya, Pemkot Surabaya telah meraih kota terbaik kedua Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023, yang digelar di Anjungan Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan pada 29 April 2023.
Pada kesempatan tersebut, Akmal Malik menyampaikan bahwa Kemendagri RI tengah melakukan rangkaian evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus mendorong pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi, guna menciptakan ASN menjadi lebih netral dan profesional.
"Kami ingin evaluasi berbasis data agregat, berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah, kemudian bagaimana mereka melakukan hal itu," katanya.
Menurutnya, selama ini, evaluasi yang dilakukan belum berbasis data agregat. Untuk itu, seringkali kewenangan setiap pemerintah daerah dinilai belum tepat sasaran.
Oleh sebab itu, kata dia, Kemendagri RI melakukan review atau mengulas pelayanan publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah Kota Surabaya.
Ia menyebut, selain pelayan publik yang dimiliki oleh Surabaya menunjukkan peningkatan yang signifikan, juga pada angka kemiskinan, dan pengangguran mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dan SiLPA turun.
"Ini menunjukkan Surabaya memiliki perencanaan yang bagus," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia ingin menggandeng Kota Surabaya terkait pengolahan akurasi data berbasis digital. Dimana, Kota Surabaya telah memiliki aplikasi Sayang Warga yang merupakan sistem pendataan yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan.
"Ke depan, kami ingin perencanaan daerah itu berbasis data yang akurat, prosesnya kita review, nanti dilihat di hasil evaluasi seperti apa. Kami cari beberapa daerah yang bagus sebagai tolak ukur untuk melakukan perencanaan berbasis data yang bagus, dan Surabaya punya Sayang Warga," katanya.
Baca juga: Dirjen Otda: 17.000 lebih perda berkaitan implementasi UU Ciptaker
Baca juga: Dirjen Otda dorong Kota Magelang kembangkan wisata sepeda
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023