Pengamat: Publik dukung Prabowo karena figur pemimpin bebas intervensi

Jakarta (ANTARA) -

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah berpendapat masyarakat mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 karena dinilai sebagai figur pemimpin yang paling merdeka atau bebas dari intervensi pihak-pihak lain.

"Publik memilih Prabowo karena Prabowo yang dianggap paling mampu, paling punya kapasitas, dan paling merdeka dari intervensi yang lain," kata Dedi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu mengatakan hal tersebut lantas membuat masyarakat semakin yakin mendukung Prabowo secara terang-terangan hingga elektabilitasnya mengalami peningkatan.

Di samping itu, Dedi pun menilai karakter Prabowo yang tegas, berwibawa, dan humoris menjadikan sosoknya memiliki paket lengkap untuk menjadi pemimpin selanjutnya bagi Indonesia.

"Dengan demikian, elektabilitas Prabowo kembali seperti elektabilitasnya pada periode-periode survei sebelumnya," sebut Dedi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyampaikan elektabilitas Prabowo menguat secara konsisten sejak Januari sampai Juni 2023, seperti terekam dalam hasil survei dari pihaknya.

"Trennya, terjadi tren penguatan terhadap Prabowo secara konsisten sejak Januari 2023 sampai dengan Juli 2023,” ujar Djayadi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan hasil survei LSI pada Januari 2023 menunjukkan Prabowo memperoleh elektabilitas sebesar 23,2 persen, lalu pada Februari meningkat menjadi 26,7 persen, berlanjut naik jadi 30,3 persen pada April 2023, dan survei terbaru LSI pada Juli mencapai 35,8 persen atau menduduki posisi teratas.

"Dalam simulasi tiga nama, Prabowo unggul 3,6 persen dari Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Prabowo meraih elektabilitas 35,8 persen dan Ganjar 32,2 persen," kata dia.

Survei LSI tersebut dilakukan pada 1–8 Juli 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.242 responden yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon genggam.

Survei yang dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon tersebut memiliki margin of error sekitar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.