DPR paparkan kinerja Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023

Kehadiran Undang-Undang Kesehatan yang baru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi rakyat

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan capaian kinerja DPR RI selama Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis.

Pertama, Puan menyebut bahwa DPR bersama Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang tentang Kesehatan pada Selasa (11/7).

"Kehadiran Undang-Undang Kesehatan yang baru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi rakyat," kata Puan saat menyampaikan pidato penutupan di Ruang Rapat Paripurna, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Selanjutnya, kata dia, DPR bersama Pemerintah telah merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang berbasis pada kesejahteraan rakyat.

"Kebijakan fiskal tahun 2024 mendatang diarahkan untuk ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) sebagai usul inisiatif DPR RI pada Selasa (11/7).

"Merupakan upaya untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan," ujarnya.

Puan mengatakan DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI juga telah memprioritaskan pembahasan 13 RUU yang saat ini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I.

"Dan Rancangan Undang Undang lainnya yang masuk dalam Prolegnas Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2023," tuturnya.

Pada masa persidangan ini, tambah dia, DPR RI telah menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.

"Rancangan tersebut akan dibahas pada masa persidangan berikutnya. DPR RI akan memastikan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 telah dijalankan secara efisien, transparan, dan akuntabel oleh Pemerintah," katanya.

Terakhir, Puan menyebut DPR melalui Tim Pengawas Haji DPR RI telah melaksanakan fungsi pengawasan, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji.

"Secara umum kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini telah cukup baik, namun DPR RI berharap Pemerintah dapat terus meningkatkan layanan, terutama yang terkait dengan pemondokan, katering, transportasi, dan kesehatan," ucap Puan.