Beijing. China (ANTARA) - Pemerintah China mengecam balik Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang sebelumnya menuduh China mengganggu kepentingan dan keamanan aliansi militer tersebut serta menentang segala upaya blok pertahanan ini dalam memperluas pengaruhnya ke Asia-Pasifik.
Dalam sebuah komunike yang disampaikan Selasa di tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Vilnius, Lithuania, aliansi militer itu menyebut China mengganggu kepentingan, keamanan, dan nilai-nilai NATO dengan “ambisi dan kebijakannya yang memaksa”.
"China mengerahkan semua alat politik, ekonomi, dan militer guna meningkatkan pengaruhnya di dunia dan memproyeksikan kekuatannya, namun negara ini tidak mengungkapkan strategi, tujuan, dan perkembangan militernya,” tulis NATO dalam komunike itu.
"Operasi-operasi hibrida dan siber membahayakan yang dilakukan China beserta retorika konfrontatif yang disinformatif membidik negara-negara anggota NATO dan membahayakan keamanan aliansi."
Delegasi China untuk Uni Eropa pada Selasa menilai tuduhan yang dimuat dalam komunike tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta mendasar, mendistorsi posisi dan kebijakan China, serta sengaja mendiskreditkan negara tersebut.
"Kami dengan tegas menentang dan menolak hal ini,” kata China.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyampaikan kepada wartawan dalam KTT tersebut bahwa walau China bukan "musuh" NATO, namun tindakan paksaan negara tersebut semakin bertentangan dengan tatanan internasional yang berbasis aturan.
Baca juga: Ukraina akui hasil KTT NATO baik, tetapi tidak ideal
"China semakin menentang tatanan internasional berbasis aturan, tak mau mengutuk invasi Rusia atas Ukraina, mengancam Taiwan, dan membangun kekuatan militer besar-besaran," kata dia.
Akan tetapi, NATO sama sekali tidak menyinggung Taiwan dalam komunike tersebut.
Kementerian luar negeri Taiwan menyebut pernyataan Stoltenberg yang menegaskan kembali perhatiannya terhadap keamanan di Selat Taiwan sebagai "sangat berarti".
NATO menyebut Taiwan anggota kawasan Indo-Pasifik yang bertanggung jawab dan demokratis yang bersedia bekerja sama dengan mitra-mitra berpendirian sama, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, dalam melawan paksaan dan rezim otoriter.
KTT NATO juga dihadiri oleh beberapa pemimpin negara Asia-Pasifik, seperti Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.
Kishida, yang sudah dua kali mengikuti pertemuan ini, hadir untuk mengingatkan NATO mengenai potensi risiko keamanan di Asia Timur.
Walaupun NATO berencana membuka kantor Asia pertamanya di Tokyo, Jepang, untuk memfasilitasi konsultasi di kawasan tersebut, Kishida menyatakan pada Mei 2023 bahwa Jepang tidak berniat menjadi anggota aliansi militer tersebut.
Baca juga: Korsel dan NATO akan perluas kerja sama keamanan global
Sementara itu, Yoon datang untuk mempererat kerja sama internasional di tengah ancaman Korea Utara yang semakin besar dan karena tegang dengan China.
Misi China di Uni Eropa menegaskan pihaknya sangat menentang upaya NATO “masuk kawasan Asia-Pasifik”.
“Setiap tindakan yang membahayakan hak dan kepentingan China akan ditanggapi dengan tegas,” kata dia.
Dalam komunike tersebut, NATO juga menilai China berusaha mengendalikan sektor teknologi dan industri penting, infrastruktur vital, serta rantai pasokan dan material strategis.
NATO juga menyebut China memanfaatkan keuntungan ekonominya untuk membuat negara lain tergantung dan sekaligus memperbesar pengaruhnya.
Kanto berita China, Xinhua, menyatakan perang dan konflik yang melibatkan negara-negara NATO menunjukkan blok tersebut menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas dunia.
"Terlepas dari semua kekacauan dan konflik yang telah terjadi, NATO berusaha menyebarkan pengaruhnya ke kawasan Asia-Pasifik dengan tujuan membendung (pengaruh) China.”
Baca juga: Rusia: Bantuan militer ke Ukraina perbesar peluang Perang Dunia Ketiga
Sumber: Reuters
Penerjemah: Uyu Septiyati Liman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
