Polda-TNI kerahkan 7.633 personel amankan Pilkada Maluku

ini belum termasuk tambahan aparat Brimob yang di bawah kendali operasi-kan dari Mabas Polri.

Ambon (ANTARA News) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan mengerahkan 7.633 personel Polri dan TNI untuk mengamankan Pilkada Gubernur Maluku periode 2013-2018 yang dijadwalkan berlangsung 11 Juni 2013.

"Dari unsur Polri yang dilibatkan 6.676 orang dan TNI-AD serta TNI-AL sebanyak 957 personel termasuk melibatkan seluruh polsek di 11 kabupaten/kota," kata Karo Ops Polda Maluku, AKBP Sutanto dalam acara dengar pendapat dengan komisi A DPRD Maluku, di Ambon, Kamis.

Keterlibatan aparat keamanan dari Polri dan TNI di wilayah Polda Maluku ini belum termasuk tambahan aparat Brimob yang di bawah kendali operasi-kan dari Mabas Polri. Termasuk juga tambahan aparat tambahan dari Densus 88 dan personel intelkam.

Sutanto mengatakan, sejak tanggal 15 Desember 2012 Polda Maluku telah melaksanakan operasi Mantap Praja Siwalima dalam rangka pengamanan pilkada gubernur dan wagub 2013-2018, dan tahapan-tahapan pilkadanya sudah dikoordinasikan dengan KPU, kemudian sudah ada kerjasama (MoU) Polda-KPU dan Bawaslu.

Sehingga seluruh proses pendataan, pencalonan hingga distribusi logistik pilkada akan dikawal polisi, kecuali untuk konteks pengamanan di kabupaten/kota belum berjalan dan masih menggunakan operasi-operasi biasa yang sifatnya rutin di setiap polres.

Nantinya pada saat pelaksanaan kampanye, Polda Maluku akan didukung TNI baik Kodam XVI/Pattimura maupun Pangkalan TNI-AL Halong Ambon.

"Karena ini merupakan operasi kewilayahan yang didukung Mabes Polri dan Kapolri Jenderal Polisi Timor Pradopo sangat memberikan apresiasi sehingga akan mengirim bantuan dua SSK Brimob ke Maluku untuk membantu tugas pengamanan," katanya dalam rapat yang dipimpin ketua komisi, Richard Rahakbauw.

Kemudian sudah ada sarana dan prasarana pendukung untuk pergeseran pasukan sewaktu-waktu sudah disiapkan menjelang pelakanaan kampanye para kandidat calon kepala daerah dan jenis operasinya adalah kewilayahan yang didukung TNI dan Mabes Polri dan operasi ini bersifat terbuka karena ini sistem pengamanan kegiatan orang maupun barang.