Pemprov Sulsel-KPK rakor optimalisasi aset daerah

"Memang dalam hal ini tugas dari (KPK) pendampingan untuk melihat hal-hal mana yang (aset) bisa diselesaikan dengan cepat, yang mana dilakukan bertahap dengan melakukan semacam pendampingan atau memediasi terhadap aset-aset yang mungkin dinilai berma

Makassar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang, memimpin Rapat Koordinasi dengan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, KPK-RI Ely Kusumastuti, di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu.

Andi Darmawan menjelaskan, rakor ini membahas peran KPK membantu Pemerintah Provinsi Sulsel terkait penyelesaian masalah aset dalam kapasitas KPK, dalam hal ini Direktur Koordinasi dan Supervisi sebagai pendamping.

"Memang dalam hal ini tugas dari (KPK) pendampingan untuk melihat hal-hal mana yang (aset) bisa diselesaikan dengan cepat, yang mana dilakukan bertahap dengan melakukan semacam pendampingan atau memediasi terhadap aset-aset yang mungkin dinilai bermasalah bagi kita," ucapnya.

Dalam rapat ini juga, kata Andi Darmawan, disampaikan hal-hal yang mungkin dapat menjadi bahan dan masukan kepada pemerintah terkait dengan aset-aset yang dimiliki pemerintah provinsi.

Andi Darmawan menyanggah jika semua aset yang dibahas dalam pertemuan itu adalah aset yang bermasalah. Ia menjelaskan, pembahasan lebih kepada proses penyelesaian aset yang mungkin saja prosesnya lambat, ada yang masih dalam progres penyelesaian, dan sekaligus menyampaikan sejumlah informasi berkaitan aset yang informasinya belum sampai ke KPK.

"Kita tadi mempresentasikan beberapa aset yang mungkin perlu diketahui yang di dalamnya sudah ada progres dan ada beberapa juga yang baru mau dimulai bagaimana memediasi. Contoh misalnya CPI yang luasnya 12,11 hektar itu sebagai contoh sudah jalan artinya sudah menjadi bahan masukan," jelasnya.

Sementara itu, Ely Kusumastuti mengungkapkan, pertemuan ini hanya rapat koordinasi untuk sinergitas antara Pemprov Sulsel dan juga KPK RI dalam mendukung Pemprov Sulsel terkait optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Menurutnya, pembahasan kedua pihak lebih kepada upaya untuk menyelesaikan dan menyelamatkan aset daerah dalam kapasitas KPK sebagai partner atau pendamping dalam membantu penyelesaian aset daerah.

"Intinya kita hanya mendukung penyelesaian dan penyelamatan aset daerah, dan kita disini sebagai partner untuk mendukung, untuk membantu penyelesaian aset daerah. Mudah mudahan, mohon doanya yang terbaik untuk Pemerintahan Provinsi Sulsel, kita inventarisir semua, dan tadi pelan-pelan ada solusi, ditunggu saja, masih dalam proses semuanya," tegasnya.

Meski tidak menyebutkan detail aset apa saja yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu, namun Ely berharap agar pertemuan itu bisa menghasilkan solusi yang terbaik bagi Sulsel berkaitan dengan penyelamatan aset daerah.