Legislator minta pemprov cari solusi agar warga tak terjerat pinjol

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta Suhud Aliyudin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi agar warga Ibu Kota tidak terjerat utang pinjaman daring atau pinjaman "online" (pinjol).

"Ini Rp10,35 triliun utang warga Jakarta yang berasal dari 2,38 juta akun," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta saat rapat dengan jajaran (Pemprov) DKI Jakarta di Jakarta, Rabu.

Menurut Suhud, tingginya intensitas penggunaan pinjol karena masyarakat belum memahami risiko dari pengguna jasa tersebut.

Pemprov DKI Jakarta juga dinilai kurang memberikan sosialisasi tentang layanan perbankan yang diberikan Bank DKI untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman.

Karena itu, banyak warga yang rela menggunakan dua sampai tiga akun pinjol demi keluar dari jerat kemiskinan.

"Kalau saya reses kan suka ada cerita begitu, ada keluhan seperti keluarganya terjerat rentenir, lalu solusinya apa?," kata Suhud.

Di saat yang sama, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati, mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan sosialisasi terkait dampak buruk menggunakan pinjol.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga sedang fokus meningkatkan perekonomian warga agar tidak lagi ketergantungan dengan jasa pinjol.

Beberapa solusi di antaranya meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pelatihan kerja di Pusat Pelatihan Kerja Daerah DKI Jakarta.

"Ini sebagai fokus kita bagaimana pengembangan perekonomian di Jakarta dengan meningkatkan UMKM, pelatihan kerja," kata dia.

Dia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan kualitas perekonomian warga DKI sehingga tidak lagi terjerat utang pinjol.