Purnawirawan jenderal tak permasalahkan presiden sipil

Kita tidak mempermasalahkan sipil militer sepanjang memiliki track record yang baik,"

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat tidak mempermasalahkan kepemimpinan nasional yang berasal dari kalangan sipil.

"Kita tidak mempermasalahkan sipil militer sepanjang memiliki track record yang baik," kata Jenderal (Pur) Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers seusai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

Ia mewakili tujuh purnawirawan jenderal TNI AD menanggapi pertanyaan wartawan menyangkut adanya calon militer yang kemungkinan akan maju dalam pemilihan presiden pada 2014.

Luhut mengatakan, Presdien Yudhoyono juga sepaham dengan pandangan tersebut sehingga dalam pertemuan itu tidak mempermasalahkan dikotomi sipil militer dalam kepemimpinan.

"Yang beliau (Presiden Yudhoyono) sampaikan siapa saja yang bagus dan dipilih oleh rakyat," katanya.

Namun, ia menambahkan, dalam kesempatan itu para purnawirawan mengharapkan agar Presiden Yudhoyono turut berkontribusi mengawal agar kepemimpinan nasional nantinya dapat terus melanjutkan kesuksesan pemerintahan sebelumnya.

Ia juga menyatakan, perbincangan dengan Presiden Yudhoyono membahas berbagai hal, di antaranya ekonomi, hubungan internasional, pertahanan dan kondisi politik dalam negeri. Selain itu, juga disinggung soal hubungan Indonesia-Malaysia.

Sementara itu, ketujuh purnawirawan jenderal tersebut diterima Presiden sejak Senin sore pukul 16.00 WIB dan melangsungkan pembicaraan selama kurang lebih dua jam.

Selain Letnan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, dalam kesempatan tersebut juga hadir mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Pur) Facrul Razi, mantan Pangkostrad Letjen (Pur) Johny J Lumintang, mantan Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI Letnan Jenderal (Pur) Sumardi, mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Pur) Agus Widjojo, dan mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Pur) Suady Marassabessy.

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan pertemuan merupakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Presiden kepada para tokoh, termasuk juga militer.
(M041/M026)