Boediono : Defisit Anggaran 1,5 Persen Masih Bisa Diakomodasi

Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Boediono mengatakan defisit anggaran yang diperkirakan akan mencapai 1,3 sampai 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih bisa diakomodasi, sehingga pemerintah masih akan tetap menggunakan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebelumnya yaitu sekitar 5,7 persen. "Saya kira tetap pada pegangan. Sebesar 1,5 persen terhadap PDB bisa kita akomodasi dari segi pembiayaan. Kita akan melihat persetujuan Dewan," kata Menko di Jakarta, Selasa. Ia mengemukakan pihaknya akan mengoptimalkan sumber-sumber dari luar negeri, terutama dari pihak yang sudah menjanjikan untuk menutup defisit tersebut. "Kalau bisa dipercepat (anggaran untuk menutup defisit, red) tentunya dari dalam negeri. Dari segi belanja mana yang bisa dihemat, dari segi penerimaan mana yang bisa kita dorong," katanya. Menko menjelaskan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka menutup defisit, akan dilakukan jika memang tidak ada opsi lain yang lebih murah. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit 1,5 persen tidak menjadi masalah. "Kita coba untuk melakukan penghematan seperti yang dilakukan Pak Paskah (Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta) melalui beberapa pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak mungkin keluar atau tidak mungkin selesai," katanya. Ia juga menambahkan optimalisasi akan dilakukan terhadap seluruh kemungkinan pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Sebelumnya Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan menaikkan target penerbitan SUN 2006 secara netto sebesar Rp14 triliun dari Rp24,88 triliun pada APBN 2006, menjadi Rp38 triliun pada APBN-Perubahan 2006. "Tiap tahun SUN yang harus kita terbitkan minimal sekitar netto Rp25 triliun dan gross-nya bisa mencapai Rp50 triliun. Apalagi kalau defisit bertambah, di APBN-P 2006 nettonya bisa menjadi Rp38 triliun dan grossnya Rp80 triliun," kata Menkeu. Menkeu mengatakan defisit di APBN Perubahan 2006 akan meningkat menjadi 1,3 - 1,5 persen dari 0,7 persen, karena membengkaknya belanja negara untuk menambal subsidi tarif dasar listrik, kenaikan anggaran pendidikan dan penanggulangan bencana Yogyakarta. (*)

Copyright © ANTARA 2006