Anggota DPR RI minta PUPR bangun pengaman pantai dan sungai di Aceh

Kami minta tahun 2024 perlu ada alokasi anggaran prioritas pengaman pantai serta sungai-sungai di Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Anggota DPR RI asal Aceh Irmawan meminta Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pengaman pantai dan sungai di Aceh.

"Kami minta tahun 2024 perlu ada alokasi anggaran prioritas pengaman pantai serta sungai-sungai di Aceh," kata Irmawan dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa.

Irmawan menyampaikan pemerintah Aceh perlu membangun pengaman pantai Kota Meulaboh Aceh Barat yang belum tuntas, kendati kontrak sudah berjalan, diharapkan bisa tuntas pada 2024 sebagai upaya menangani banjir di daerah tersebut.

Kemudian, pengaman Pantai Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) saat ini lebih parah ketimbang Meulaboh. Di sana ombaknya sudah mulai merusak pemukiman dan rumah-rumah masyarakat, karena itu masalah ini harus benar-benar diselesaikan.

"Saya minta tahun 2024 bisa dialokasikan anggaran untuk penyelesaian pengaman Pantai Susoh Abdya," ujarnya.

Selain itu, Irmawan menyebutkan, di Aceh terdapat beberapa sungai yang setiap saat terus meluap hingga terjadi banjir, sehingga perlu adanya upaya pengendalian seperti di sungai Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Kemudian, juga perlu adanya pengendalian banjir Krueng Tripe Kabupaten Gayo Lues, Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, dan pembangunan embung Krueng Raya di Aceh Besar.

"Kami harap ada anggaran penanganan banjir sungai di Aceh, termasuk untuk normalisasi penguatan tebing, agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terganggu ekonominya," katanya.

Selain itu, Irmawan juga meminta Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Pembiayaan infrastruktur PUPR untuk menyelesaikan pekerjaan 2023 yang belum memasuki kontrak supaya tidak menghambat pembangunan berikutnya.

"Kami berharap kepada Dirjen untuk segera melaksanakan tender dan kontrak agar tidak terganggu dengan limit waktu pelaksanaan," kata Irmawan.