Sidoarjo (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla menegaskan seluruh kerugian yang dialami warga sejumlah Desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, yang terkena dampak luapan lumpur panas, agar mendapat ganti rugi dari PT Lapindo Brantas Inc, selaku pemilik sumur eksplorasi gas yang mengalami kebocoran. Penegasan itu disampaikan Wapres, saat mengunjungi lokasi penampungan para pengungsi korban lumpur panas di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Selasa. "Lapindo harus bertanggungjawab, baik sosial maupun materi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur. Dan itu tidak boleh diabaikan," ucapnya, menegaskan. Jusuf Kalla datang ke lokasi pengungsian dengan didampingi sejumlah menteri, antara lain Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, Menhub Hatta Rajasa dan Meneg LH, Rahmat Witoelar. Selain itu, sejumlah anggota DPR juga turut hadir, kepala BP Migas, Kardaya Karnika serta pimpinan Lapindo, Nirwan Bakrie, juga Gubernur Jatim dan muspida Sidoarjo. "Pertambangan Migas sesuai UU adalah milik negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh kontraktor. Kecelakaan kerja yang terjadi di sumur Lapindo dan berdampak pada masyarakat akan diselesaikan bersama oleh pemerintah dan Lapindo. Tetapi, urusan kompensasi dan ganti rugi Lapindo yang menanggung," tutur Wapres. Tanggungjawab yang harus diberikan Lapindo, tidak hanya pada saat ini saja, tetapi juga pascadihentikannya semburan lumpur. Seperti perbaikan rumah, jalan, sekolah dan fasilitas lainnya. Menurut Wapres, dalam soal ganti rugi, pemerintah pusat memberikan instruksi kepada Pemprop jatim maupun Pemkab Sidoarjo untuk mendata dan melakukan inventarisasi untuk kemudian dilaporkan. Berapa besarnya ganti rugi itu yang kelak disampaikan kepada Lapindo, untuk kemudian dibayar. Pada kesempatan itu, pihak Lapindo Brantas, melalui pimpinannya Nirwan Bakrie menyerahkan santunan awal sebesar Rp5 miliar kepada warga yang menjadi korban luapan lumpur panas, yang diterima oleh Wabup Saiful ilah. "Ini baru santunan awal, berapapun kerugian yang ditanggung warga nantinya akan diganti seluruhnya, sampai seluruhnya tuntas," kata Saiful Ilah. Data terakhir dari Satlak BPP Sidoarjo mencatat, jumlah pengungsi yang ada di Pasar baru Porong sebanyak 776 KK atau 3.092 jiwa, berasal dari Desa Jatirejo, Siring, Renokenongo dan Kedung Bendo. Sementara pengungsi yang ada di Bali Desa Renokenongo sebanyak 145 KK atau 1.755 jiwa dan Balai Desa Kedung Bendo 150 jiwa. Sedangkan lahan rusak --terendam-- di Desa Siring seluas 16,750 ha, lahan terancam rusak 5,5 ha, rumah rusak 142 unit, fasum tak digunakan SDN Siring I dan 2, pabrik terendam PT. CPS (pabrik jam). Di Desa Jatirejo rumah rusak sekitar 240 unit, lahan rusak milik pabrik 13,8 ha, yaitu PT GMSR, PT Victory Rotanindo dan PT Budi Pramono, tanah gogol 12,5 ha, fasum tak digunakan SDN Jatirejo II, Ponpes Abi Hasan Asyadili. MI NU, Mts, MA. Untuk di Desa Kedung Bendo rumah rusak 94 unit, lahan rusak 433,10 ha dan sawah terendam 33,310 ha. Sementara Desa Renokenongo rumah rusak 137 unit, lahan rusak 37 ha, tanah gogol empat hektare dan fasum tidak bisa digunakan SMPN 2 Porong. Lima pabrik di desa yang yang ikut menjadi korban dan menghentikan produksinya, ialah PT Primafendo, PT Supra Surya Indonesia, PT Sari Inti Pratama dan PT Titis Sempurna serta CV Niagara Prima. Dalam kunjungannya, Wapres meninjau lokasi bencana dengan menggunakan helikopter dan selanjutnya kembali ke Bandara Juanda Surabaya untu melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pulau Dewata, Bali. (*)

Copyright © ANTARA 2006