Hal ini menjadi kabar buruk bagi para wanita, keluarga, komunitas, dan negara itu secara keseluruhan, tulis sebuah artikel opini yang dipublikasikan oleh surat kabar The Hill pada Minggu (9/7) waktu setempat.
"Saat jutaan warga kehilangan pekerjaan atau berhenti dari pekerjaan bergaji demi merawat anak-anak mereka selama pandemi, Medicaid menjadi penyelamat," kata artikel tersebut.
Pada periode antara Februari 2020 hingga Februari 2023, jumlah peserta Medicaid bertambah hampir 23 juta orang, sebagian berkat sejumlah ketentuan dalam Families First Coronavirus Response Act yang mewajibkan negara bagian untuk memastikan agar warga tetap terdaftar dalam pertanggungan hingga berakhirnya kedaruratan kesehatan masyarakat, menurut artikel tersebut.
Namun, bahkan sebelum kedaruratan kesehatan masyarakat resmi berakhir pada Mei, Kongres telah memberikan lampu hijau kepada negara-negara bagian (melalui Consolidated Appropriations Act) untuk mulai membatalkan keikutsertaan warga dari Medicaid, imbuh artikel tersebut.
"Aturan kepesertaan yang berkelanjutan telah berakhir pada 31 Maret, dan tidak butuh waktu lama bagi negara bagian untuk mulai membatalkan kepesertaan warga," kata artikel tersebut.
"Hingga pertengahan Juni, lebih dari 1 juta warga telah kehilangan manfaat Medicaid, dan Kaiser Family Foundation (KFF) memperkirakan bahwa (kepesertaan) sekitar 8 hingga 24 juta warga dapat dibatalkan dalam kurun waktu 12 bulan.
Kelompok-kelompok tertentu lebih berisiko kehilangan pertanggungan dibandingkan kelompok lainnya, sebagai imbas dari hambatan pada proses perpanjangan, menurut KFF. Kelompok-kelompok itu mencakup warga yang telah berpindah domisili, imigran dan orang-orang dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas, warga penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia, imbuh KFF.
Penerjemah: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
