Provinsi penyumbang bencana perlu mitigasi hadapi hujan di kemarau

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengimbau agar provinsi-provinsi penyumbang kejadian bencana lakukan mitigasi untuk menghadapi hujan di musim kemarau.

Abdul dalam Disaster Briefing diikuti daring di Jakarta, Senin, mengatakan mitigasi dilakukan untuk mengurangi dampak dari kejadian bencana seperti kerusakan rumah, fasilitas umum dan sosial, hingga korban jiwa.

Sedangkan hingga 10 Juli 2023, BNPB mencatat telah terjadi 1.915 kejadian bencana, yang mana melebihi angka kejadian bencana tahun 2022 di periode yang sama.

"Jadi kalau kita mau mengurangi dampaknya, tentu saja provinsi-provinsi yang menjadi penyumbang kejadian bencana terbesar harus benar-benar bisa melakukan antisipasi dan mitigasi untuk mengurangi makin tingginya potensi kejadian bencana di daerah," ujar Abdul.

Dia meninjau dari peta distribusi kejadian bencana, dari tengah bulan Juni, karhutla udah mulai mendominasi 50-60 persen kejadian bencana per pekan. Namun pada pekan lalu (3-9 Juli), terdapat kejadian banjir yang lebih banyak, sedangkan karhutla hanya lima persen dari total kejadian yang ada.

"Secara spasial jadi bisa kita lihat memang mulai dari Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur khususnya, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan," ujar Abdul.

Dalam pekan sebelumnya, Abdul mencatat bahwa di periode Juli 2023, fase La Nina, yang merupakan pemicu fase basah, telah berakhir dan memasuki El Nino yang seharusnya lebih kering. BNPB dalam hal ini telah mengantisipasi potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun hal yang di luar ekspektasi bahwa kejadian bencana pada pekan lalu (3-9 Juli) lebih didominasi banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Total 6 orang meninggal dunia pada kejadian bencana sepekan lalu, yakni kejadian longsor di Provinsi Bali, kemudian tiga korban jiwa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.*