Dewan Pendidikan Jatim sarankan pemetaan agar tidak ada pagu kosong

"Dari informasi yang didapat ada sekitar 29 ribu pagu SMA/SMK di Jatim yang kosong,"

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Suko Widodo menyampaikan bahwa perlu adanya pemetaan agar ke depan tak ada pagu SMA/SMK yang kosong usai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD).

"Dari informasi yang didapat ada sekitar 29 ribu pagu SMA/SMK di Jatim yang kosong," ucap Suko di Surabaya, Senin.

Data yang disampaikan adalah di daerah luar pulau atau terpencil. Saya cukup bisa paham karena mereka jauh dari akses sekolah. Tapi untuk daerah yang padat penduduknya seperti Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto sudah tertangani cukup bagus.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak akan membuka jalur pemenuhan pagu meski ada sekolah di beberapa daerah yang pagunya masih belum terpenuhi hingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) SMA/SMK ditutup.

Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan Jatim Alfian Majdi mengatakan pagu kosong ini hanya ada di sekolah-sekolah yang memang berada di pinggiran.

Kekosongan pagu ini akan dibiarkan oleh Dinas Pendidikan Jatim dan akan menjadi bahan evaluasi. Apakah kekosongan tersebut karena kualitas sekolah yang tidak diminati atau memang jumlah lulusan SMP di wilayah tersebut minim.

Dosen Universitas Airlangga Surabaya itu mengatakan perlu adanya pemetaan dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan agar pagu kosong bisa diminimalisasi.

"Yang menjadi penting adalah pemetaan wilayah-wilayah yang menjadi permasalahan itu, misalnya daerah terpencil atau kepulauan itu yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Sejauh ini yang perlu kami dorong adalah kolaborasi antara dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi," ujarnya.

Kedua, sudah ada lembaga swasta, itu kami dorong dan bantu mereka berupa sumber daya manusia (SDM) dan kualitas sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi siswa agar nantinya tercipta harmoni antara sekolah negeri dan swasta.

Menurut dia, baik sekolah swasta maupun negeri sama-sama mempunyai kualitas yang baik. Yang terpenting adalah anak-anak di Jawa Timur bisa mendapatkan pendidikan.

"Ke depan saya kira wilayah yang belum terisi harus dipeta ulang sehingga tahun depan terisi dengan cukup bagus. Masyarakat juga harus diyakinkan bahwa sekolah negeri dan swast sesungguhnya sama," kata dia.

"Misalnya begini, ada satu wilayah yang tidak bisa sama rata karena distribusi penduduk macam-macam. Yang penting adalah anak-anak mendapat kesempatan sekolah," tambahnya.
Baca juga: Khofifah: Jatim provinsi dengan siswa terbanyak diterima di SNBP
Baca juga: Pemkot Surabaya akan dirikan Sekolah Orang Tua Hebat di 153 kelurahan
Baca juga: Khofifah minta SMK di Jatim perkuatkan pendidikan vokasi berdaya saing