Kemenpan-rb sarankan penambahan jumlah auditor BPKP

Jumlah auditor ini perlu ditambah. Dalam hal ini bisa juga diarahkan agar auditor memasukkan orang teknik, untuk menghitung, atau minimal mengajar auditor yang akuntan,"

Jakarta (ANTARA Newsa) - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyarankan penambahan jumlah auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan integritas pelayanan publik.

"Jumlah auditor ini perlu ditambah. Dalam hal ini bisa juga diarahkan agar auditor memasukkan orang teknik, untuk menghitung, atau minimal mengajar auditor yang akuntan," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Azwar mengatakan, penambahan auditor tersebut diutamakan di daerah karena berdasarkan data Kemenpan-RB, angka kinerja pelayanan publik di tingkat daerah menurun menjadi 6,32 pada 2012 dari 6,46 pada 2009, sedangkan angka integritas pelayanan publik di pemerintah pusat meningkat menjadi 6,86 persen pada 2012 dari 6,64 persen pada 2009.

Selain itu, Azwar ditekankan agar dibuat secara menyeluruh (holistik).

"Dengan demikian instansi yang baik akan senang, tetapi yang tidak baik, selain malu pasti akan berupaya lebih baik lagi. Tidak semua bisa menjadi juara kelas, tapi semua tak ingin tinggal kelas," ujarnya.

Dia juga menyinggung masalah kualitas belanja daerah yang harus dirapikan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Agar daerah benar-benar merasa diawasi, dan pusat tidak sekadar menjadi `stempel`. Tanyakan ke Kemendagri, berapa kebutuhan akuntan untuk memeriksa anggaran daerah supaya menjadi lebih baik. Jangan sampai anggaran ke daerah bocor terus," katanya.

Azwar menambahkan, reformasi birokrasi ibarat perang untuk merebut daerah yang dikuasai musuh.

"Pasukannya tidak boleh hanya satu macam, tetapi mulai dari zeni, artileri, logistik, kesehatan dan sebagainya. Tidak boleh mengirim pasukan yang sakit. Kalau reformasi birokrasi berhasil, itu menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Tapi kalau gagal, kementerian kita yang gagal," katanya.

(J010/Z002)