Wakil Ketua MPR minta Kemenag protes soal pelayanan haji

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan protes ke Mashariq, melalui Pemerintah Arab Saudi terkait pelayanan pada musim haji 2023.

"Kami minta Kemenag untuk melakukan protes resmi dan mengajukan gugatan resmi kepada Mashariq. Karena wewenang penuh ada di perusahaan yang ditunjuk oleh Saudi Arabia," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Mashariq merupakan kependekan dari Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co adalah perusahaan yang menyediakan layanan haji lengkap bagi ratusan ribu jemaah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina selama musim haji 2023.

"Betul memang Kemenag sebagai penanggung jawab dari jamaah haji Indonesia, tapi yang kami ketahui, bahwa pengadaan makanan, tenda, bus, itu mutlak dan hak penuh dari perusahaan Saudi Arabia. Oleh karena itu, supaya ini tidak terulang kembali, kami meminta ada protes resmi, atau semacam koreksi keras kepada pemerintah Saudi," katanya menegaskan.

Yandri yang juga anggota tim pengawas (Timwas) haji DPR menyayangkan beberapa persoalan serius saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, terutama di puncak musim haji di Arafah, Musdalifah, Mina (Aromusna).

"Tragedi Musdalifah, baru ini yang terbesar," ujarnya.

Menurut dia, Menteri Agama secara spontan sudah melakukan protes itu ketika masih memakai pakaian ihram. Tetapi, menurut dia, agar lebih resmi, dapat digugat kepada perusahaan yang dianggap tidak bertanggung jawab.

"Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Haji Saudi yang sudah merespons itu dengan baik, dengan langsung meminta maaf atas ketidakbecusan dari pengelolaan di Arafah, Musdalifah, dan Mina," katanya.

Permintaan maaf itu menurut Yandri, sebagai landasan kuat jika secara sadar, Pemerintah Saudi mengakui ada hal yang tidak benar dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

"Supaya tidak terulang kembali, kami minta agar Pemerintah Saudi Arabia mengevaluasi penuh terhadap para pihak yang bertanggung jawab di aromusna," katanya menegaskan.
Baca juga: Ketua Komisi VIII DPR ungkap sejumlah masalah pelaksanaan haji 2023
Baca juga: Timwas Haji DPR temukan jamaah lansia pingsan usai lempar jamrah
Baca juga: Timwas DPR ungkap catatan hasil tinjau pemondokan jemaah haji