Washington (ANTARA News) - Presiden AS George W Bush hari Senin membekukan aset Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan sembilan individu lain yang dianggap sebagai rintangan bagi demokrasi di negara bekas republik Uni Sovyet tersebut. "Tidak ada tempat yang bebas di seluruh Eropa bagi sebuah rejim seperti ini," kata Bush dalam suratnya kepada Kongres yang mengumumkan perintah eksekutifnya itu, yang mempengaruhi aset yang disimpan di AS atau oleh lembaga-lembaga keuangan AS. Pengumuman itu disampaikan menjelang lawatan Presiden Amerika tersebut ke Wina untuk pertemuan puncak tahunan AS dan Uni Eropa, yang diperkirakan membahas permasalahan seperti krisis menyangkut program nuklir Iran dan situasi politik di Belarus. Dalam pidato sebelumnya pada hari itu, Bush mengatakan, AS dan Eropa memiliki tugas meningkatkan kebebasan politik dan "kami melaksanakan tugas itu bersama-sama di Belarus, dimana kami mendukung reformis yang berusaha menghapuskan noda kediktatoran dari Eropa". Keputusan itu berlaku pada Lukashenko, menteri kehakiman, kepala perusahaan radio dan televisi pemerintah Belarus, ketua KGB Belarus, sekretaris negara dewan keamanan, menteri dalam negeri, menurut lampiran pada surat perintah presiden tu. Kebijakan itu juga berlaku pada penasihat keamanan Lukashenko, wakil kepala administrasi presiden, kepala komisi pemilihan umum pusat, dan komandan "Kelompok Tanggapan Khusus" kementerian dalam negeri, katanya. Lukashenko, yang memimpin Belarus dengan tangan besi sejak 1994, terpilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ketiga pada Maret lalu dengan memperoleh 83 persen suara di tengah tuduhan-tuduhan mengenai kecurangan suara dan perlakuan sewenang-wenang terhadap pemimpin oposisi dan demonstran. Pemimpin berhaluan keras itu, yang dijuluki diktator terakhir Eropa di Barat, dan sejumlah pejabat pemerintah telah dilarang memasuki kawasan Uni Eropa dan AS. Jurubicara Gedung Putih Tony Snow mengatakan dalam sebuah pernyataan, semua orang yang terkena sanksi itu "bertanggung jawab atas perusakan proses atau lembaga demokrasi Belarus, pelanggaran hak asasi manusia, atau korupsi negara," demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
