Sekjen PBB ucapkan selamat kepada Kenya

Sekretaris Jenderal telah memperhatikan hasil pemilihan presiden di Kenya, yang diumumkan hari ini oleh Komisi Independen Perbatasan dan Pemilihan Umum (IEBC),"

PBB, New York (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Sabtu (9/3), mengucapkan selamat kepada rakyat Kenya atas penyelenggaraan pemilihan presiden secara damai, dan mengatakan Kenya tergantung atas kepemimpinan "yang bijaksana dan bertanggung-jawab".

"Sekretaris Jenderal telah memperhatikan hasil pemilihan presiden di Kenya, yang diumumkan hari ini oleh Komisi Independen Perbatasan dan Pemilihan Umum (IEBC)," demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Ban.

Badan pemilihan umum di Kenya pada Sabtu mengumumkan Uhuru Kenyatta sebagai Presiden Republik Kenya, setelah ia meraih 6,17 juta suara dan mengalahkan penantang terdekatnya Raila Odinga, dalam pemilihan umum bersejarah yang diselenggarakan pada 4 Maret, yang pertama dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Kenya 2010.

Ban mengucapkan selamat kepada rakyat Kenya karena "tekad mengesankan mereka untuk ikut secara damai dalam pemilihan umum, dan karena kesabaran yang telah mereka perlihatkan selama menunggu hasilnya", kata pernyataan itu sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad pagi.

Ketika berbicara melalui telepon pada Jumat (8/3) dengan Kenyatta dan Odinga, pemimpin PBB tersebut kembali menyampaikan dukungannya buat kedua pemimpin untuk "mengirim pesan jelas mengenai ketenangan para pendukung mereka". Ban juga mengingatkan mereka tentang komitmen yang mereka miliki sepanjang proses itu guna "menyalurkan setiap keprihatinan mengenai pemilihan umum melalui saluran hukum", kata pernyataan itu.

Ban juga menyambut baik pernyataan yang telah disampaikan kedua orang tersebut sejak pengumuman hasil penghitungan suara.

"Kenya bergantung pada saat ini atas kepemimpinan yang bijaksana dan bertanggung-jawab," katanya.

Pemungutan suara 4 Maret adalah yang pertama diselenggarakan sejak kerusuhan pasca-pemilihan umum 2007-2008, ketika, dalam waktu tujuh pekan setelah pemungutan suara, dan sebagai konsekuensi langsung dari hasil yang disengketakan, ribuan warga sipil menjadi korban kejahatan serius. Mereka menjadi korban aksi seperti pembunuhan, kejahatan seksual dan kekerasan berdasarkan jenis kelamin, pengusiran paksa serta pengursakan harta.
(C003)