RI ajak Gerakan Non-Blok bersatu demi kepentingan negara berkembang

Sebagai pergerakan yang lahir dari perjuangan menentang penjajahan, GNB harus terus konsisten dalam mendorong perdamaian, keadilan, kesetaraan dan kolaborasi,

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengajak Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement/GNB) untuk memperkuat persatuan dan kerja sama dalam upaya memajukan kepentingan negara-negara berkembang.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, pada pertemuan tingkat menteri GNB di Baku, Azerbaijan, 5-6 Juli. Azerbaijan sedang memegang keketuaan GNB tahun ini.

GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apa pun.

Pembentukan GNB merupakan salah satu hasil dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 1955 sebelum akhirnya resmi terbentuk pada KTT di Beograd, Yugoslavia, pada 1961.

Sebagai salah satu pendiri GNB, Indonesia siap memainkan peran aktif dalam mendorong kolaborasi negara-negara berkembang untuk mewujudkan tatanan global yang lebih adil, demikian disampaikan Tri pada pertemuan tersebut, dikutip dari pernyataan KBRI Baku, Jumat.
Baca juga: Menlu RI ajak negara GNB suarakan paradigma baru kerja sama global

Dalam kesempatan itu, Indonesia menekankan pentingnya memperkuat semangat 'Dasasila Bandung' sebagai landasan dan pedoman gerakan non-blok, khususnya di tengah rivalitas geopolitik dunia saat ini.

'Dasasila Bandung' adalah prinsip-prinsip dasar hubungan antar bangsa, termasuk menghormati hak-hak asasi manusia, menghormati kedaulatan wilayah semua negara, serta mengakui persamaan derajat semua ras dan negara.

"Sebagai pergerakan yang lahir dari perjuangan menentang penjajahan, GNB harus terus konsisten dalam mendorong perdamaian, keadilan, kesetaraan dan kolaborasi," ujar Tri.

Sebagai salah satu anggota Komite Palestina GNB, Indonesia mendorong organisasi non-blok itu untuk bersatu melakukan berbagai upaya demi mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Selain isu Palestina, pertemuan para menteri GNB itu juga mengangkat sejumlah isu lainnya antara lain isu pembangunan, hak asasi manusia, perubahan iklim, pemulihan pasca COVID-19, dan perkembangan politik dan perdamaian di kawasan dan global, termasuk keprihatinan terhadap meluasnya Islamofobia.

Pertemuan tersebut mengesahkan beberapa dokumen termasuk Deklarasi Menteri, serta menghasilkan rekomendasi positif atas permohonan bergabungnya Sudan Selatan untuk menjadi anggota baru GNB.

Baca juga: Menlu RI: GNB masih berutang atas kemerdekaan Palestina