"Kita harapkan semua instansi melakukan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran itu," ujar Wapres dalam keterangan pers di Banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Wapres juga menyatakan bahwa kasus peretasan data merupakan isu global yang terjadi tidak hanya di Indonesia.
Ia pun meminta agar dapat dilakukan penelusuran lebih detail dan rinci atas kasus peretasan tersebut sehingga sumbernya dapat diketahui dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
"Saya kira sudah ada kebijakan pemerintah terkait dengan hal ini. Oleh karena itu, ketika terjadi kebocoran maka akan kita telusuri di mana sumber kebocorannya," jelasnya.
Baca juga: Kemenkominfo intensifkan penelusuran dugaan kebocoran data paspor
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini sedang dalam proses melakukan asistensi penanganan insiden atas dugaan kebocoran data paspor sebanyak 34 juta milik Warga Negara Indonesia (WNI).
Hal itu menjadi bagian dari koordinasi yang telah dilakukan BSSN dengan pihak-pihak terkait di antaranya tim Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kemenkominfo, CSIRT Kemenkumham, Pusdatin Kemenkumham, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.
Baca juga: BSSN asistensi Kemenkumham tangani dugaan data paspor bocor
Baca juga: Kemenkominfo telah koordinasikan dugaan data paspor bocor
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
