Jakarta (ANTARA News) - Komisaris PT Garuda Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa para direksi maskapai penerbangan itu yang terindikasi melakukan kejahatan yang berpotensi merugikan keuangan perusahaan maupun negara. "Saya minta KPK memeriksa orang-orang di Garuda yang melakukan moral hazard. Saya tidak rela ada orang yang melakukan tindakan kejahatan tidak masuk penjara," kata Komisaris Garuda Aries Mufti, di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin. Menurut Aries, dirinya siap menyerahkan laporan ke KPK dan auditor, termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menjelaskan, sudah melihat banyak masalah yang melilit Garuda, dan bahkan sejak masuk ke perusahaan yang kini menjadi sorotan karena harus direstrukturisasi itu. "Saya pernah mengusulkan agar Garuda dilikuidasi dan dibentuk maskapai baru. Namun hal itu tidak dilakukan," ujarnya. Melihat perkembangan itu, Aries mengaku, dirinya dalam waktu dekat akan segera mundur, karena tidak sanggup memperbaiki kinerja perusahaan. "Saya sudah dipercaya pemerintah satu tahun di sini. Tetapi belum maksimal melaksanakan tugas," lanjut Aries. Ia juga menjelaskan, sudah meminta mundur kepada Meneg BUMN Sugiharto. "Pak saya kalau ditugaskan selalu berhasil, tapi kok yang satu ini belum. Kalau Pak Menteri mau mengganti, saya rela. Sebagai orang yang amanah, bila tak mampu melaksanakan sesuai bidangnya, saya selalu menyatakan mundur," kata Aries. Meski demikian, ia mengaku baru menyatakan mundur secara lisan dan belum memberikan surat resmi. Ketika dikonfirmasi, Menneg BUMN Sugiharto mengaku baru menerima permohonan mundur dari Aries. "Namun hingga kini, belum menyiapkan penggantinya," ujar Sugiharto.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006