"Untuk mencapai target kepesertaan tersebut BPJAMSOSTEK membutuhkan lompatan besar guna menambah 36 juta pekerja aktif hingga 2026 melalui sosialisasi masif Kerja Keras Bebas Cemas (KKBC) di seluruh desa," kata Direktur Utama (Dirut) BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo pada peluncuran kampanye KKBC Masuk Desa, di Jakarta, Kamis.
Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo beserta seluruh jajarannya meluncurkan kampanye itu secara simbolis dengan memukul alu lesung bersama seluruh pemangku kepentingan yang hadir.
Hadir di antaranya Sekretaris Disnaker DKI Jakarta Hedy Wijaya, Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti, Bhabinkamtibmas Pekayon Jaya Aiptu Muhtar Yahya Gunawan, Kepala Desa Mekarsari Nasiah, Kepala Desa Hambalang Wawang Sudarwan, dan Bumdes Desa Pangarengan Hasan Basri.
Baca juga: BPJAMSOSTEK datangi pekerja informal sosialisasi perlindungan dasar
Kegiatan itu diikuti secara serentak di 10 wilayah lainnya di Indonesia.
"Cara itu dinilai tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek)," katanya.
Anggoro menjelaskan BPJAMSOSTEK fokus menggarap peserta BPU yang sebagian besar berada di desa.
“Hal ini sejalan dengan yang diinginkan Bapak Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari paling luar, yaitu desa dan kelurahan. Jika melihat data, 65 persen pekerja informal atau pekerja BPU di desa, sehingga perlindungan jamsostek sebaiknya dimulai dari desa,” kata Anggoro.
Dalam kesempatan itu BPJAMSOSTEK menyuguhkan aksi teatrikal yang menceritakan berbagai risiko yang rentan dihadapi pekerja di perdesaan, seperti kecelakaan kerja, kematian, dan kesulitan finansial saat memasuki hari tuanya. Perlindungan BPJAMSOSTEK menjadi sebuah solusi agar para pekerja bisa kerja keras dan bebas cemas.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan tingkatkan kepesertaan dari sektor informal
"Lewat aksi teatrikal, kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Petani rentan digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga risiko finansial saat sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJAMSOSTEK jika mereka menjadi peserta," kata Anggoro.
Menurut dia, BPJAMSOSTEK membutuhkan dukungan dari seluruh perangkat desa, Bhabinkamtibmas, dan Perisai agar lebih optimal. Sinergi itu sangat penting untuk mempercepat edukasi manfaat menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
Ia menjelaskan, hanya dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, pekerja BPU mendapat perlindungan 3 program yang terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar, yaitu perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan homecare.
Jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris mendapat santunan Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta.
Baca juga: BPJAMSOSTEK dorong sosialisasi tingkatkan kepesertaan pekerja informal
"Program JHT yang bersifat tabungan menjadi persiapan hari tua yang sejahtera sehingga meski sudah tidak bekerja, mereka tetap hidup layak. Hal ini secara tidak langsung turut menekan pertumbuhan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia," kata Anggoro.
Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
