Kami ingin hadirkan kampung keluarga berkualitas secara bertahap di seluruh kelurahan di 4 kecamatan agar nantinya bisa mendukung penyelesaian permasalahan stuntingPekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, kembali membentuk 13 kampung keluarga berkualitas sebagai upaya menuntaskan kasus kekerdilan pada anak (stunting) di daerah setempat.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Anita Heru Kusumorini di Pekalongan, Kamis, mengatakan pembentukan kampung berkualitas itu tidak hanya menangani program keluarga berencana saja, melainkan juga membangun manusia Indonesia ke depan lebih berkualitas.
"Tentunya bagaimana menjadi manusia berkualitas sudah dimulai persiapkan sebelum lahir. Kami siapkan mulai dari calon pengantin, ibu hamil, termasuk anak saat sudah lahir supaya asupan gizinya tercukupi dan terpenuhi, " katanya.
Sebelumnya, pihaknya sudah membentuk 19 kampung keluarga berkualitas yang tersebar di sejumlah kelurahan dan ditargetkan akan terbentuknya keluarga berkualitas lagi secara bertahap.
"Kami ingin hadirkan kampung keluarga berkualitas secara bertahap di seluruh kelurahan di 4 kecamatan agar nantinya bisa mendukung penyelesaian permasalahan stunting," katanya.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Yos Rosidi mengatakan bahwa pemkot tidak akan bisa bekerja sendiri menangani kasus stunting tanpa adanya kerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait, sektor lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
"Hari ini, merupakan kegiatan kedua pada acara peluncuran kampung keluarga berkualitas pada 2023. Ada 10 kelurahan yaitu Medono, Podosugih, Tirto, Pringrejo, dan Bendan Kergon (Kecamatan Pekalongan Barat), Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang Wetan, Krapyak, serta Degayu (Pekalongan Utara)," katanya.
Yos Rosidi mengatakan masing-masing kampung keluarga berkualitas bisa melaksanakan kegiatan mulai dari pendataan awal, analisa situasi, inventarisasi permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan termasuk penyaluran dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk diintegrasikan dan dikonvergensikan menjadi program rencana kerja pemerintah daerah.
Semua program OPD diupayakan masuk dalam implementasi kampung keluarga berkualitas agar kualitas keluarga bisa unggul dari sektor mulai sandang, pangan, papan dan kesehatan.
Baca juga: BKKBN berharap Pemprov Sumsel jadikan seluruh desa sebagai Kampung KB
Baca juga: Kampung KB dongkrak terbentuknya generasi emas Indonesia
Baca juga: BKKBN: Kampung KB sudah terbentuk di 152 desa di Bali
Pewarta: Kutnadi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
