Komisi I minta Pemerintah utamakan negosiasi bebaskan pilot Susi Air

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah dan aparat keamanan mengutamakan proses negosiasi dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya.

“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia berharap persoalan penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens tak berhenti sampai dengan pemberian uang tebusan sebesar Rp5 miliar sebagaimana kabar yang beredar agar KKB membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” ucapnya.

Meski demikian, Meutya mengaku memahami urgensi Pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot warga negara asing (WNA) tersebut.

"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” ucapnya.

Ia juga meyakini Pemerintah dan aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya strategis yang tak semuanya dapat disampaikan ke publik, termasuk pertimbangan yang matang atas keputusan pemberian uang tebusan.

"Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” ujarnya.

Terlepas soal penyanderaan, Meutya meminta Pemerintah mencari penyelesaian komprehensif dari hulu hingga hilir dalam menghadapi KKB lantaran aksi-aksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya sudah tidak dapat ditolerir.

“Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” ujarnya.

Menurut dia, penyelesaian masalah KKB perlu ikut melibatkan masyarakat lokal di Papua, sebab warga Papua memiliki pendekatan dari sisi kearifan lokal.

"Selagi memperkuat personel keamanan di Papua, Pemerintah juga perlu mencari tambahan kekuatan lain. Kekuatan dari TNI/Polri bisa ditambah dengan bantuan warga atau komunitas lokal di Papua yang memahami struktur daerah, kondisi budaya serta adat istiadat di sana,” paparnya.

Selain itu, dia mengingatkan Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah terpencil guna mengurangi ketidakpuasan sosial yang dimanfaatkan oleh KKB dalam melakukan aksi kekerasan.

"Untuk meredam upaya KKB merekrut warga, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar adalah sebuah keharusan. Dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat, kita berharap tidak ada masyarakat yang berpaling dari Ibu Pertiwi,” katanya.

Meutya meminta pula Pemerintah agar membangun program rehabilitasi dan reintegrasi yang menyeluruh untuk mantan anggota KKB yang ingin meninggalkan bentuk-bentuk kekerasan.

“Tapi yang pasti, kita tidak boleh kalah dengan gangguan keamanan yang diciptakan oleh KKB di Papua. Tindak tegas pihak-pihak yang mengancam kedaulatan negara," ujar dia.

Menurut dia, Pemerintah bisa fokus terhadap pemberian akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemulihan psikologis kepada eks anggota KKB.

"Dengan mengikis sedikit demi sedikit anggota KKB, maka aktivitas kekerasan mereka akan berkurang. Tentunya ini berkesinambungan dengan tindakan penegakan hukum dan keamanan yang harus dilakukan secara terukur," kata Meutya.