Presiden SBY instruksikan keselamatan WNI di Sabah

....kita harus punya sikap. Jangan sampai situasinya tambah runyam. Oleh karena itu kita juga harus punya posisi yang tepat."

Budapest (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sabah, menyusul konflik perbatasan antara Pemerintah Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu, warga Filipina.

"Memang ini adalah sesuatu yang sensitif, tetapi tidak boleh kita juga tidak mengambil sikap. Kepada menteri luar negeri sudah saya instruksikan agar manakala mendekati wilayah Indonesia, kita harus punya sikap. Jangan sampai situasinya tambah runyam. Oleh karena itu kita juga harus punya posisi yang tepat," kata Presiden Yudhoyono di Budapest, Kamis malam, waktu setempat, saat ditanya pendapatnya mengenai situasi Sabah yang memanas.

Presiden menyampaikan keprihatinannya atas berlanjutnya konflik yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa itu dan ia berharap kedua pemerintah dapat segera menyelesaikan konflik itu dengan baik.

Namun sebagai bagian dari anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Presiden mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan diplomasi untuk mendorong penyelesaian masalah.

"Saya dalam waktu dekat juga akan melakukan diplomasi, karena tidak baik (bila insiden itu berlanjut --red). (Tapi) ini tidak berarti Indonesia mencampuri urusan dalam negeri Malaysia. Tidak," katanya.

Ia mengatakan bahwa sekalipun Malaysia negara yang berdaulat, tetapi juga harus ingat bahwa urusan seperti itu jika tidak arif menyelesaikannya akan menimbulkan komplikasi masalah yang sama-sama tidak diinginkan.

"Saya juga menyeru penyelesaian gangguan keamanan di Sabah oleh Malaysia juga dapat diselesaikan dengan baik dan berharap Ketua ASEAN, dalam hal ini Brunei Darussalam, dapat mengambil langkah-langkah pro-aktif," ujarnya.

Ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk menyumbang saran dan pendapat untuk mendorong penyelesaian masalah itu.

ASEAN sekalipun memegang prinsip non-intervensi urusan dalam negeri anggotanya, namun dalam beberapa kesempatan selalu aktif terlibat dalam mendorong penyelesaian damai sejumlah konflik yang melibatkan anggota-anggota ASEAN.

Salah satu kasus terakhir di ASEAN yang melibatkan pandangan dan saran Indonesia adalah konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. (G003/E008)