Dalam konteks bernegosiasi itu sesuatu yang sah dan wajarPadang (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, Khairul Fahmi menilai langkah pemerintah dalam membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok separatis (KKB/KST) penting untuk menjaga hubungan diplomasi Indonesia di kancah internasional.
"Kalau pemerintah melakukan pendekatan keamanan maka ada konsekuensi ke sandera, dan itu penting bagi kepentingan diplomasi Indonesia. Sebab, yang disandera adalah warga negara asing," kata pakar Hukum Tata Negara dari Unand Khairul Fahmi di Padang, Kamis.
Oleh karena itu, dapat dipahami apabila dalam negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya tersebut, terdapat konsekuensi yang harus diterima salah satunya memenuhi permintaan uang senilai Rp5 miliar.
"Dalam konteks bernegosiasi itu sesuatu yang sah dan wajar," kata dia.
Akan tetapi, Khairul mengingatkan negosiasi dengan KKB tersebut harus tetap dalam batas-batas koridor yang patut dan wajar, atau dimungkinkan dalam segi pengambilan keputusan.
Di satu sisi, pihaknya memahami pilihan pemerintah tidak banyak dan cukup sempit. Apalagi, yang ditawan adalah warga negara asing dan telah berlangsung sejak 7 Februari 2023.
Baca juga: Kapolda: Peran keluarga diharapkan luluhkan Kagoya bebaskan sandera
Baca juga: Panglima TNI tetap pilih cara persuasif bebaskan pilot dari KKB
Khairul berpandangan apabila pemerintah mengedepankan kekuatan militer, maka hal itu bisa saja. Apalagi kekuatan militer Indonesia kuat dan mampu mengatasi persoalan tersebut.
Hanya saja, langkah tersebut tidak diambil mengingat sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan baik di pihak militer maupun masyarakat sipil.
Kemudian, terkait sikap yang dilakukan pemerintah dengan menyatakan menyanggupi uang sebesar Rp5 miliar kepada KKB, Khairul menyakini hal tersebut tidak akan menjadi preseden buruk dari negara-negara lain.
"Saya rasa tidak akan dinilai lemah, sebab ini bagian dari negosiasi. Dalam negosiasi itu mesti ada tarik ulur agar menemukan titik kesepahaman," kata dia.
Terpisah, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Irjen Polisi Mathius D Fakhiri mengatakan Pemerintah Kabupaten Nduga telah menyiapkan uang tebusan senilai Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens.
Akan tetapi, Irjen Polisi Fakhiri menegaskan pihaknya tidak memenuhi permintaan KKB untuk barter senjata api dan merdeka yang diminta kelompok tersebut.
Baca juga: Pangdam: Pilot Susi Air disandera KKB dalam kondisi sehat
Baca juga: Panglima TNI pastikan negosiasi opsi utama pembebasan pilot Susi Air
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
