Di sini perlu hadirnya komitmen daerah, tidak hanya dari pimpinan pusat, bupati, walikota, atau gubernur, tapi pimpinan di akar rumput tingkat desaYogyakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menilai pemberdayaan perempuan secara ekonomi merupakan hulu untuk menyelesaikan isu terkait masalah anak.
"Perempuan berdaya secara ekonomi adalah hulu untuk menyelesaikan isu-isu yang lain seperti isu masalah anak, isu kekerasan, pekerja anak, dan perkawinan dini," ujar Menteri Bintang saat melakukan kunjungan ke Desa Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu.
Menurutnya, untuk mengikis isu-isu itu maka budaya patriarki yang masih kental di sejumlah wilayah Indonesia perlu dikikis.
"Di sini perlu hadirnya komitmen daerah, tidak hanya dari pimpinan pusat, bupati, walikota, atau gubernur, tapi pimpinan di akar rumput tingkat desa," tuturnya.
Ia mengatakan perempuan harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, termasuk mengakomodir keinginan anak. Pasalnya, perempuan dan anak adalah kekuatan bangsa yang harus menjadi perhatian pengambil kebijakan.
Baca juga: Menteri PPPA: Pelibatan perempuan penting wujudkan kesetaraan gender
Menteri Bintang mengemukakan terdapat lima arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan dengan perspektif gender, peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan, pencegahan perkawinan anak, dan pekerja anak.
"Kalau kita ada komitmen bersama, saya pikir tidak ada kendala. Dan ini sudah terjadi di Desa Wedomartani ini," katanya.
Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menyampaikan salah satu penelitian menyebutkan bahwa penguatan terhadap peran perempuan dapat berdampak sangat positif bagi lingkungan.
"Laki-laki sudah lebih berdaya, tapi perempuan potensinya belum terlalu banyak diungkap. Kalau kita memfasilitasi perempuan, maka dampaknya akan berlipat-lipat, sehingga bagaimana caranya perempuan dan laki-laki bisa sama berdayanya," tutur Yenny Wahid.
Menurutnya, kepala desa harus berkomitmen untuk menyertakan perempuan dalam mengambil keputusan di desa sehingga dapat membangun kekuatan bangsa dan negara.
Baca juga: Menteri PPPA dorong tumbuhkan kesadaran pemberdayaan perempuan
Sementara itu Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyatakan pihaknya terus berupaya untuk menginisiasi berbagai program dan kebijakan untuk mendorong pengarusutamaan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Salah satu upaya yang kami lakukan melalui keberadaan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak yang telah terbentuk di dua kelurahan yang ada di Sleman, yaitu Kelurahan Pandowoharjo dan Kelurahan Wedomartani," paparnya.
Dalam rangka menciptakan ekosistem yang mendukung peran perempuan, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus berusaha meningkatkan capaian indikator penyelenggaraan pengarusutamaan gender.
Pada 2022, disampaikan, angka indeks pengarusutamaan gender di Kabupaten Sleman mencapai 84,31 dan indeks pemberdayaan gender sebesar 81,31.
"Angka ini menempatkan Sleman sebagai satu-satunya kabupaten yang meraih penghargaan daerah ramah perempuan layak anak di tahun 2022 kemarin," tuturnya.
Baca juga: KPPPA dorong keterlibatan perempuan melalui program D/KRPPA
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
