Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat pelaporan inovasi di daerahnya melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID).

"Kami sangat mendorong dan memotivasi pemda semakin intens dalam melakukan pelaporan inovasinya melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah sesegera mungkin. Pastikan inovasi yang dilaporkan diperhatikan, seperti tingkat kematangan inovasinya,” kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo di Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Rabu, sebagaimana dikutip dari siaran pers.

sebelumnya, Yusharto menyampaikan hasil rekapitulasi sementara data inovasi daerah tahun 2023 yang telah disampaikan pemerintah daerah sejak 25 Mei hingga 4 Juli 2023 melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Yusharto mengungkapkan per tanggal 4 Juli 2023, dari 546 daerah yang ditargetkan, 500 daerah di antaranya sudah melaporkan inovasi. Jumlah itu meliputi 34 provinsi, 377 kabupaten, dan 89 kota. Sementara itu, jumlah inovasi daerah yang ter-'iinput' telah mencapai 19.846 inovasi dengan rincian 2.632 kategori provinsi, 12.916 kategori kabupaten, dan 4.298 kategori kota.

Pelaporan data tersebut berkaitan dengan kegiatan "Innovative Goverment Award" (IGA) 2023 yang diselenggarakan BSKDN Kemendagri sebagai ajang penghargaan bagi daerah terinovatif.

Baca juga: Kepala BSKDN sebut inovasi kunci birokrasi berkualitas
Baca juga: Kepala BSKDN ingatkan inovasi di daerah jangan hanya diusulkan ASN

Ia mengimbau pemerintah daerah agar berpedoman pada pedoman teknis saat melakukan pelaporan data inovasi daerah. Selain itu, ia menekankan kepada pemerintah daerah agar menghasilkan inovasi yang berkualitas dan memberikan manfaat berkelanjutan untuk masyarakat.

Sejalan dengan itu, Yusharto meminta daerah menerapkan strategi yang cermat, seperti memperkuat kepemimpinan, budaya organisasi, memperluas jejaring atau kemitraan, memperkuat dukungan, dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk memastikan inovasi di daerahnya berkualitas.

“Tidak hanya pemerintah daerah yang akan berperan, tetapi masyarakat. Masyarakat dapat tersosialisasi mengenai inovasi yang dapat mereka cetuskan dan prosedurnya agar dapat dilaporkan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang sesuai dengan jenis inovasi yang dicetuskan,” ujar dia.

Yusharto berharap pada tahun 2023 partisipasi daerah dalam melaporkan inovasi dapat meningkat. Ia loptimistis inovasi yang terlapor pada tahun 2023 itu dapat mencapai 30.000 inovasi.

Untuk meningkatkan jumlah inovasi yang terlapor tersebut, dia meminta jajaran BSKDN untuk mendekati pemda yang belum melaporkan inovasinya.

“Ayo dekati daerah-daerah yang belum melaporkan inovasinya dengan pendekatan yang tepat agar proporsi daerah yang melaporkan inovasi di tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022,” ucapnya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023