“Rapor Pendidikan ini dapat membantu melakukan perencanaan berbasis data dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid,” katanya di Jakarta, Rabu.
Nadiem mengatakan Rapor Pendidikan Daerah versi 2.0 yang merupakan pengembangan dari platform Rapor Pendidikan Daerah ini diluncurkan seiring pemda masih memiliki tantangan dalam mengidentifikasi dan merefleksikan capaian kualitas pendidikan.
"Oleh sebab itu, Rapor Pendidikan Daerah versi 2.0 ini secara jelas menunjukkan indikator utama yang digunakan untuk mengukur indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau skor capaian pendidikan," katanya.
Baca juga: Nadiem rilis platform Rapor Pendidikan versi 2.0
Menurut dia, SPM Pendidikan dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah.
"Rapor Pendidikan Daerah Versi 2.0 dilengkapi dengan Indeks SPM atau skor capaian dan pengembangan fitur lainnya sehingga perencanaan berbasis data dapat dilakukan dan disesuaikan pemenuhan SPM Pendidikan serta penganggaran di setiap daerah," katanya.
Rapor ini juga dilengkapi dengan pembaruan fitur yang menyajikan data secara lebih terpusat serta memberi wawasan kondisi kualitas pendidikan satuan pendidikan dengan lebih mendalam dan lebih terpadu dengan proses perencanaan daerah.
Adapun detail pembaruan fitur dalam platform Rapor Pendidikan Daerah Versi 2.0 adalah warna indikator kondisi satuan pendidikan kini menjadi tiga warna saja.
Warna merah untuk kondisi yang kurang, kuning untuk kondisi sedang, dan hijau untuk kondisi yang sudah baik.
Baca juga: Nadiem: Platform Rapor Pendidikan bantu 284 ribu satuan pendidikan
Selain itu, juga terdapat halaman ringkasan yang berisikan informasi terkait kondisi pendidikan di daerah (provinsi/kabupaten/kota), rekomendasi kegiatan serta satuan pendidikan yang sudah baik maupun yang perlu ditingkatkan.
"Pada Rapor Pendidikan Daerah Versi 2.0 saat ini juga terdapat halaman akar masalah yang dilengkapi delta capaian dari tahun sebelumnya dan sebaran 10 satuan pendidikan teratas dan terbawah," katanya.
Pada halaman akar masalah, pemda dapat melihat indikator prioritas satuan pendidikan yang perlu dilakukan pembenahan serta sebaran akar masalah berdasarkan capaian per kabupaten/kota yang juga bisa dilihat.
Kemudian terdapat contoh pembenahan sebagai acuan untuk melakukan pembenahan dan di dalamnya terdapat beragam rekomendasi kegiatan untuk pemenuhan SPM satuan pendidikan yang perlu dibenahi.
“Hal ini membuat pemda tidak perlu mengunduh rekomendasi PBD untuk melakukan pembenahan. Pemda dapat melihat sebaran akar masalah berdasarkan capaian per kabupaten/kota,” kata Nadiem.
Baca juga: BSKAP: Fitur baru Rapor Pendidikan permudah perencanaan berbasis data
Pengembangan ini, menurut dia, telah sejalan dengan peraturan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar pendidikan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
