Komisi X DPR usul "tiadakan" UN 2013

Banjarmasin (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR-RI Akbar Zulfakar mengungkapkan komisinya yang juga membidangi pendidikan itu secara tidak langsung mengusulkan peniadaan ujian nasional (UN) tahun 2013.

"Usul itu terlihat dari permintaan Komisi X DPR kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) agar tak mencairkan dana untuk UN 2013 yang mencapai Rp600 miliar tersebut," ungkapnya sebelum kembali ke Jakarta, Kamis.

"Memang masalah UN masih dalam perbincangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan perdebatan internal Komisi X DPR," lanjutnya ketika menjawab ANTARA.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Komisi X DPR sepakat agar pemerintah atau melalui Kemendikbud menuntaskan pembangunan ruang kelas baru pada 180 ribu sekolah se-Indonesia.

Selain itu, peningkatan kualitas guru serta kelengkapan alat untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), yang belum seluruhnya terpenuhi.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Generasi Muda Keadilan yang merupakan organisasi sayap PKS tersebut, ujian bukan satu-satunya sistem penilaian terhadap hasil pembelajaran anak didik atau peningkatan mutu pendidikan.

"Tapi masih ada item lain, yaitu penerapan delapan standar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya atau yang terakhir yaitu ujian," lanjut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia itu.

Menurut politisi muda PKS asal daerah pemilihan Sulawesi itu, ada beberapa sistem pendidikan nasional yang perlu mendapat koreksi atau pembetulan, antara lain pelaksanaan wajib belajar (Wajar) sembilan tahun.

"Sebenarnya, kalau kita mau menyukseskan pedidikan wajar sembilan tahun, maka ujian pada tingkat sekolah dasar (SD) harus ditiadakan dan hanya ada pada kelas XII atau akhir Sekolah Menengah Pertama (SMP)," ujarnya.

"Oleh sebab itu, kalau kita ingin menyukseskan pendidikan wajar sembilan tahun, maka ujian pada tingkat SD ditidakan, sehingga tidak terjadi drop out (anak putus sekolah) atau meminimalkan anak putus sekolah," demikian Akbar.

(ANTARA)

19 April 2013

UJian Nasional tahun ini "GATOT" alias Gagal Total

0 0 Balas LaporkanHapus
26 Maret 2013

ya....ya...ya... ga pada tahun ya UN itu kan salah satu sumber pendapatan bagi Kemdiknas, kalau UN hilang pendapatan non gaji hilang donk ......!. tapi memang seharusnya UN itu sebagai tolok ukur prestasi siswa dan sekolah tapi kelulusan diserahkan kesekolah masing-masing.

0 0 Balas LaporkanHapus
9 Maret 2013

untuk anak smp dan sma ga mungkin kan kami sudah sekolah 3tahun tpi cuman dites kurang lbih 4 hari, itu ga adil seharusnya nilai kelulusan kalo bisa diambil dari nilai ujian harian, perilaku siswa, nilai mid, nilai US .
un boleh2 saja di ada kan tpi kalo semakin lama un tmbah dipersulit maka anak bangsa juga akan susah, malah mungkin banyak yg stres seharusnya menteri pendidikan harus lebih memikirkan lg bagaimana nasib anak bangsa di indonesia kalo un terus dipersulit

0 0 Balas LaporkanHapus
7 Maret 2013

DO bukan karena ujian pak! ... gagasan terlalu naif.

0 0 Balas LaporkanHapus