Wapres imbau perusahaan manfaatkan P3KE salurkan tanggung jawab sosial

CSR korporasi lebih dulu dikoordinasikan dengan lembaga terkait

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau perusahaan memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Bagi perusahaan yang menyalurkan bantuan CSR-nya kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, saya imbau untuk memanfaatkan data P3KE, yang sudah bernama, beralamat, dan berperingkat berdasarkan desil terbawah tingkat kesejahteraan," ujar Wapres di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutannya pada acara pemberian Padmamitra Award Tahun 2022 Forum Corporate Social Responsibility Indonesia di Jakarta, Rabu.

Wapres menyampaikan upaya mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, atau enam tahun lebih cepat dari konsensus global, bukan perkara yang mudah, sebab waktu efektif pemerintahan yang ada yakni kurang dari dua tahun.

Untuk itu, kata Wapres, diperlukan penguatan komitmen untuk terus memperbaiki implementasi program-program yang ada saat ini.

Oleh karena itu Wapres meminta adanya perbaikan penyasaran program guna memastikan penerima program CSR adalah yang benar-benar berhak.

"Gunakan Data P3KE yang sudah dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," jelasnya.

Wapres juga meminta kementerian/lembaga pemerintahan maupun perusahaan swasta mengonvergensikan program dan anggaran.

"Perlu dipastikan besaran bantuan yang diterima oleh kelompok miskin ekstrem mencapai kebutuhan nilai manfaat untuk keluar dari kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Selanjutnya, Wapres meminta agar pelaksanaan program CSR sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, serta penyaluran bantuan CSR Tepat Salur, Tepat Kualitas, dan Tepat Kuantitas.

"Untuk itu, upayakan agar perencanaan program CSR oleh korporasi/badan usaha dapat lebih dulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait," kata Wapres.

Wapres juga menekankan agar penyaluran program bantuan sosial yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan bantuan infrastruktur dasar untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan, dikoordinasikan dengan Kemenko Bidang PMK.

Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, korporasi/badan usaha dapat berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian.

Lebih jauh Wapres menyampaikan saat ini Indonesia sudah berada dalam jalur yang benar dalam upaya menurunkan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, momentum yang baik saat ini perlu dipertahankan bersama, untuk memastikan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat terwujud pada 2024.

"Sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah dan pihak swasta, antara lain melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diharapkan dapat mendorong proses tersebut," ujarnya.

Ia mencontohkan saat ini Kementerian Sosial sedang melaksanakan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) yang bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan bagi kelompok masyarakat miskin, kelompok rentan, orang tidak mampu, dan orang yang mengalami risiko sosial.

Melalui Program Pena tersebut, kata dia, kelompok masyarakat yang selama ini kehidupannya dibantu dengan berbagai program bantuan sosial dan jaminan sosial dilatih dan didampingi agar memiliki kemampuan berwirausaha, serta diberikan fasilitasi penguatan produksi untuk menunjang pengembangan usaha.

"Badan usaha melalui program CSR-nya memiliki kesempatan yang baik untuk mendukung program Pena tersebut," jelasnya.

Wapres berharap sinergi dan kolaborasi Kementerian Sosial, Forum CSR Indonesia, dan berbagai pihak lainnya dapat terus dikembangkan, agar CSR dapat bermanfaat lebih optimal untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung.